Subsidi Motor Listrik, Pengamat: RI Bukan Cuma Jakarta, Belajar dari Asmat

Subsidi kendaraan listrik yang efektif berlaku pada 20 Maret 2023 mendapat kritikan dari Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Menurutnya bantuan pemerintah itu lebih baik untuk membenahi transportasi umum, sedangkan subsidi langsung motor listrik disarankan untuk daerah yang kesulitan mendapatkan BBM.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno ini menilai kebijakan untuk mengakselerasi kendaraan listrik bisa mencontoh dari Kota Asgats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.

"Belajarlah dari Asmat, jangan dilihat Jakarta doang," kata Djoko kepada detikcom, Rabu (9/3/2023).

Djoko bilang saat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 unit kendaraan listrik. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018 tercatat 3.154 kendaraan listrik. Terbanyak sepeda motor listrik 3.067 unit. Terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan plat kendaraan berwarna kuning.

Menariknya, motor listrik di distrik tersebut dikategorikan sepeda, penggunaan plat nomor hanya penanda sebagai pengganti stiker retribusi, sehingga para pemiliknya tidak memiliki STNK atau SIM dan tidak dikenakan pajak kendaraan.

Di sana terdapat peraturan daerah (Perda) No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perbub No. 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Regulasi itu mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.

Djoko mengatakan daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kab. Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik. Lebih lanjut, sebaiknya mengembangkan kendaraan listrik di daerah yang kesulitan mendapatkan BBM. Di perkotaan, subsidi kendaraan listrik diberikan untuk membenahi transportasi umum dengan menggunakan bus listrik.

"Di Thailand itu mobil listrik diberikan karena transportasinya bagus. Indonesia itu bukan (hanya) Jakarta," kata Djoko.

"Membenahi transportasi umum dengan kendaraan listrik akan didapat menekan emisi udara, mereduksi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan dan menurunkan angka inflasi di daerah," ungkap Djoko.

"Rp 1,4 triliun bisa digunakan untuk membenahi angkutan perkotaan di 20 kota," sambungnya lagi.