Intip Garasi Ari Kuncoro, Rektor UI yang Rangkap Wakil Komisaris Bank BUMN

Rektor UI Ari Kuncoro Foto: Rahel/detikcom

Jakarta -

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro tengah mencuri perhatian publik. Menilik sisi lain dari pria yang diketahui juga menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. Apa saja isi garasinya?

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Prof Ari Kuncoro menyampaikan harga kekayaannya pada 29 Maret 2021. Ia memiliki total harta sebesar Rp 52 miliar, tepatnya Rp 52.478.724.275.

Dari Rp 52 miliaran itu, untuk koleksi mobilnya mencapai Rp 3.093.100.000. Terdiri dari mobil mewah Eropa hingga Jepang yang totalnya ada lima unit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bila dirinci, mobil pertama yang dimiliki Ari Kuncoro ialah Mercedes-Benz C200 lansiran tahun 2012 dengan harga yang ditaksir Rp 200 juta. Mobil sedan ini diboyong ke Indonesia untuk menggantikan kehadiran C200 Kompresor.

Mobil Jerman lain yang dimiliki Ari Kuncoro ialah Mercedes-Benz E350 tahun 2020 dengan harga yang ditaksir Rp 1.502.100.000. Seperti diketahui Mercedes-Benz E 350 EQ Boost diluncurkan pertama kali pada akhir 2019 lalu. Mobil ini memiliki mesin 1.991 cc, dengan output power 294 dk dan torsi maksimum 400 Nm.

Sisa mobil dari Ari Kuncoro merupakan lansiran Jepang. Ketiganya merupakan mobil MPV, di antaranya Honda Freed tahun 2013 senilai Rp 120 juta, Toyota Innove tahun 2018 yang ditaksir Rp 200 juta, dan MPV premium yang akrab dikalangan pejabat Toyota Vellfire tahun 2020 senilai Rp 1.071.000.000.

Tidak ada mobil atau motor lain yang terdaftar dalam harta kekayaan Ari Kuncoro.

Rektor UI Ari Kuncoro curi perhatian publik

Rektor UI Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Sebab selain menjabat sebagai rektor, Ari juga diketahui menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Larangan rangkap jabatan Rektor UI pada petinggi BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

"Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai (c) pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta," bunyi pasal 35 huruf C itu dikutip Selasa (29/6).