Ganjil Genap, yang Kontra Cuma 26%

Pelaksanaan Perluasan Ganjil Genap di Kawasan Slipi Jakarta. Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Pemerintah mengklaim pembatasan kendaraan ganjil genap tidak terlalu dipermasalahkan masyarakat. Yang pro lebih banyak dari yang kontra.

Berdasarkan survei Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang disampaikan Kadishub DKI Andri Yansyah kepada detikOto, hanya 26 persen masyarakat yang kontra kebijakan perluasan ganjil genap.

"Sampai dengan saat ini, berdasarkan survei BPTJ ini sangat baik. Memang yang kontra ada 26 persen, dan ini yang harus kita yakini. Ini untuk mengatasi kemacetan keseluruhan, dan menghemat waktu berkendara," ujar Andri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika ada pengendara yang mengatakan kebijakan ganjil genap ini membuat susah pengendara, Andri mengajak semuanya berpikir terbuka, karena jika kemacetan tidak ditindaklanjuti akan menjadi masalah besar di masa depan. Kemacetan akan menggila.

"Banyak yang merasa susah? Kalau tidak dilakukan 5 tahun lagi kita semua saat keluar dari rumah sudah macet. Inilah tugas kita untuk mengajarkan masyarakat," kata Andri.

Baca juga: Aturan Ganjil-genap Efektifkah?

Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, dan Pemprov DKI, memutuskan menguji coba tiga kebijakan menjelang Asian Games 2018. Pertama, pemberlakuan ganjil-genap di sejumlah jalan arteri di Jakarta, buka-tutup sejumlah pintu tol, serta lajur khusus atlet di jalan tol.

Tiga kebijakan tersebut mulai diuji coba pada 2 Juli hingga 31 Juli 2018. Jika berhasil, kebijakan tersebut mulai diimplementasikan pada 1 Agustus 2018.

Sistem ganjil genap diberlakukan di ruas jalan seperti Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Ahmad Yani, Jl DI Panjaitan, Jl MT Haryono, Jl Gatot Subroto, sebagian Jl S Parman, Jl Rasuna Said, Jl RA Kartini, Jl Metro Pondok Indah hingga Jl Benyamin Sueb.