.webp)
Percepatan penggunaan kendaraan listrik dinilai bisa membantu pemerintah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebab, semakin banyak kendaraan listrik yang digunakan, semakin berkurang ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil yang selama ini masih mendapat subsidi pemerintah.
Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Patia Junjungan Maningdo, mengatakan pemerintah telah mendorong percepatan kendaraan listrik sejak 2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023.
Menurutnya, situasi global saat ini semakin memperkuat urgensi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak tahun 2019 pemerintah mengajak dan mengakselerasi program percepatan kendaraan listrik. Dengan situasi global seperti sekarang, termasuk Indonesia, bisa dilihat bahwa yang dilakukan pemerintah ada benarnya," kata Patia dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta (20/10/2026).
Patia juga menilai, percepatan adopsi kendaraan listrik perlu terus dilakukan karena kondisi saat ini menuntut Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Sudah saatnya kita mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik karena situasi saat ini memang menuntut kita untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.
Patia menjelaskan, salah satu keuntungan kendaraan listrik adalah biaya operasional yang lebih rendah. Berdasarkan berbagai penelitian yang dirujuknya, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat biaya operasional sekitar 60-70% dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.
Penghematan tersebut juga dinilai relevan bagi pemerintah, terutama dalam penggunaan kendaraan operasional yang masih bergantung pada BBM.
"Biaya operasional kendaraan listrik bisa menghemat sekitar 60-70% dibandingkan kendaraan konvensional. Jika pemerintah menggunakan lebih banyak kendaraan listrik, hal ini tentu dapat membantu karena pemerintah masih memberikan subsidi BBM," jelasnya.
Menurut Patia, semakin sedikit kendaraan berbahan bakar minyak yang digunakan, semakin terbuka peluang untuk mengurangi beban subsidi BBM. Anggaran yang tersedia pun berpotensi dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif.
"Jika jumlah kendaraan berbahan bakar fosil semakin berkurang, beban subsidi BBM juga bisa terbantu. Anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal lainnya," kata Patia lagi.
 Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Patia Junjungan Maningdo Foto: Ari Saputra/detikFoto |
Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat
Patia menyebut perkembangan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan data yang dimiliki timnya dan Kementerian Perhubungan, populasi kendaraan listrik di Indonesia pada 2026 telah mencapai sekitar 530 ribu unit.
Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2022, ketika jumlah kendaraan listrik masih berada di kisaran 40 ribu unit.
"Dari sekitar 40 ribu unit pada 2022, kini populasinya sudah mencapai sekitar 530 ribu unit. Jadi kalau dihitung peningkatannya selama 4 tahun terakhir ini sangat meningkat tajam lebih dari 200-300%," ujarnya lagi.
Ia optimistis peningkatan penggunaan kendaraan listrik dapat mendorong efek berganda. Semakin banyak masyarakat yang merasakan langsung manfaat kendaraan listrik, semakin besar pula peluang masyarakat lainnya untuk ikut beralih.
"Pengalaman masyarakat yang semakin banyak menggunakan kendaraan listrik bisa memberikan efek berganda. Ini dapat menunjukkan bahwa kendaraan listrik merupakan solusi bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat," tutup Patia.
