Hasil Survei: Masih Ada Potensi Orang Mudik, Meski Sudah Dilarang Pemerintah

Tim detikcom - detikOto
Rabu, 31 Mar 2021 10:52 WIB
Pemudik memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Hingga kini tercatat sebanyak 5.869 penumpang telah keluar Jakarta melalui terminal ini.
Pemerintah melarang mudik, tapi diperkirakan masih ada masyarakat yang melakukan mudik. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah menyatakan pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini. Menko PMK, Muhadjir Effendy, pada tanggal 26 Maret 2021 lalu mengumumkan pelarangan mudik tersebut.

Meski mudik dilarang, diperkirakan masih ada potensi pemudik yang melakukan perjalanan. Hal itu berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei itu, jika mudik dilarang maka 89% masyarakat tidak akan mudik. Sementara 11 persen lainnya menyatakan tetap akan melakukan mudik atau liburan.

Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23% dan Jawa Timur 14%.

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak," sebut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulis.

Selain merujuk pada survei, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

"Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda dan TNI Polri," kata Budi Karya.

Menurut pengamat transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, adanya pelarangan mudik pada kenyataannya di lapangan pasti akan ada pelanggaran.

"Jika tidak dilarang, susah dibayangkan jutaan manusia mudik seperti tidak ada pandemi dan pasti juga nantinya akan ada ledakan penderita COVID baru pasca-lebaran. Hal ini secara psikologis akan membuat menurunkan kepercayaan (low trust) terhadap kebijakan pandemi utamanya vaksinasi. Vaksinasi bisa dianggap gagal jika terjadi ledakan penderita covid pasca-lebaran dan akan semakin membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Memang banyak energi yang harus dikeluarkan di lapangan, itu harga yang harus ditanggung pemerintah," kata Djoko melalui keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Minggu (28/3/2021).

Djoko menilai, kalau tidak ditangani dengan serius pelarangan mudik ini akan mengulang libur panjang dan libur lebaran tahun lalu. Menurutnya, masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam. Misalnya, tahun lalu ada yang menjadikan truk sebagai kendaraan angkutan orang hingga lewat jalan tikus.

"Dampak lain yang diperkirakan, seperti angkutan umum pelat hitam akan semakin marak. Kendaraan truk diakali dapat digunakan mengangkut orang. Bisnis PO Bus resmi makin terpuruk setelah tahun lalu juga mengalami masa suram. Pendapatan akan berkurang dan menurun drastis. Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dapat dilakukan karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau," sebut Djoko.

"Jika pemerintah mau serius melarang (mudik), caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan itu, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan. Tahun 2020, operasional KA jarak jauh, kapal laut dan penerbangan domestik dan internasional berhenti operasi mulai 25 April hingga 9 Mei (selama 15 hari)," sambungnya.



Simak Video "Yang Perlu Diperhatikan Pemerintah Terkait Larangan Mudik Lebaran 2021"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)