Awas Akal-akalan Mudik saat Dilarang, Naik Truk hingga Lewat Jalan Tikus

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Minggu, 28 Mar 2021 08:18 WIB
Petugas gabungan mengarahkan bus yang membawa pemudik dari arah Bekasi menuju Karawang untuk berputar arah di Perbatasan Karawang - Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Penyekatan akses transportasi di perbatasan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik yang berlaku bagi kendaraan pribadi, angkutan umum dan motor kecuali mobil pemadam kebakaran, angkutan logistik dan kebutuhan pokok serta ambulan. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/pras.
Pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini. Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar
Jakarta -

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi mengumumkan pelarangan semua masyarakat untuk mudik Lebaran, mulai 6-17 Mei 2021.

Seperti tahun lalu, larangan mudik Lebaran tahun ini juga untuk menekan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. Berkaca pada beberapa kali libur panjang, angka penularan covid-19 pasti meningkat signifikan.

Menurut pengamat transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, adanya pelarangan mudik pada kenyataannya di lapangan pasti akan ada pelanggaran.

"Jika tidak dilarang, susah dibayangkan jutaan manusia mudik seperti tidak ada pandemi dan pasti juga nantinya akan ada ledakan penderita COVID baru pasca-lebaran. Hal ini secara psikologis akan membuat menurunkan kepercayaan (low trust) terhadap kebijakan pandemi utamanya vaksinasi. Vaksinasi bisa dianggap gagal jika terjadi ledakan penderita covid pasca-lebaran dan akan semakin membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Memang banyak energi yang harus dikeluarkan di lapangan, itu harga yang harus ditanggung pemerintah," kata Djoko melalui keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Minggu (28/3/2021).

Djoko menilai, kalau tidak ditangani dengan serius pelarangan mudik ini akan mengulang libur panjang dan libur lebaran tahun lalu. Menurutnya, Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan.

Menurutnya, masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam. Misalnya, tahun lalu ada yang menjadikan truk sebagai kendaraan angkutan orang hingga lewat jalan tikus.

"Dampak lain yang diperkirakan, seperti angkutan umum pelat hitam akan semakin marak. Kendaraan truk diakali dapat digunakan mengangkut orang. Bisnis PO Bus resmi makin terpuruk setelah tahun lalu juga mengalami masa suram. Pendapatan akan berkurang dan menurun drastis. Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dapat dilakukan karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau," sebut Djoko.

Dia membeberkan, data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah pada saat musim pelarangan mudik lebaran 2020, sebanyak 1.293.658 orang masuk ke Jawa Tengah. Potensi mudik lebaran ke Jawa Tengah tahun 2020 diprediksi sebesar 5.956.025 orang, tidak mudik 3.335.374 orang (56 persen), mudik 2.203.729 orang (37 persen) dan mudik dini 416.922 orang (7 persen).

"Adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran telah menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan. Berpotensi terjadinya pungutan liar. Surat keterangan dapat dijadikan lahan subur pendapatan tidak resmi," ujar Djoko.

"Jika pemerintah mau serius melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan itu, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan. Tahun 2020, operasional KA jarak jauh, kapal laut dan penerbangan domestik dan internasional berhenti operasi mulai 25 April hingga 9 Mei (selama 15 hari)," sambungnya.

Dia juga menyoroti penggunaan frasa larangan tapi masih banyak pengecualian yang dilakukan. Menurutnya, tidak perlu ada pengecualian larangan mudik sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya.

"Rencana operasi di lapangan harus diperbaiki, tidak seperti tahun lalu hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melengang sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Keterbatasan anggaran dan aparat Polri menjadi kendala," ucap Djoko.



Simak Video "Menhub Setop Penerbangan Charter Selama Pelarangan Mudik"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/lua)