Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Transportasi Umum di Masa Pandemi

Terus digempur virus Corona, Pengusaha angkot, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mengatakan angkutan umum terancam gulung tikar. — Ilustrasi angkutan umum Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera perbaiki kualitas transportasi umum untuk menjaga mobilitas masyarakat sehingga bisa kembali menunjang perekonomian Indonesia. Tentu perbaikan transportasi ini dengan mengutamakan Social Distancing mengingat masa pandemi belum berakhir.

Seperti yang disampaikan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Djoko mengatakan peningkatan pelayanan angkutan umum dengan mempertahankan langkah-langkah kesehatan akan mendukung pemulihan ekonomi.

"Caranya dengan peningkatan frekuensi dan kapasitas angkutan umum untuk mengurangi kepadatan penumpang. Operator angkutan umum diminta untuk menggunakan sistem penghitungan penumpang, terutama pada kereta komuter dan pinggiran kota, untuk mengelola kapasitas," tulis Djoko.

Sedangkan untuk perjalanan di luar jam sibuk, menurut Djoko perlu didorong dengan insentif. Seperti harga yang lebih murah untuk mendistribusikan kepadatan.

"Langkah memberikan isentif merupakan mencari cara untuk menghadapi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penurunan penumpang yang kemungkinan akan bertahan selama beberapa tahun ke depan. Aplikasi staggered hours, yaitu mengalihkan permintaan dari masa puncak, jam masuk kantor dibuat variasi jam masuk, sehingga beban peak hours bisa agak berkurang selain memungkinkan jarak fisik, tetapi juga membuat angkutan umum menjadi lebih menyenangkan," Djoko menambahkan.

Imbauan memakai masker di angkutan umum telah digalakkan sejak penerapan PSBB. Hingga kini para penumpang KRL pun tertib dengan imbauan tersebut. Foto: Pradita Utama

Menurut Djoko kembali pada masa pandemi seperti saat ini integrasi secara umum terbagi tiga, yakni integrasi fisik, integrasi penjadwalan dan integrasi pembayaran. Namun untuk Indonesia harus ditambahkan dengan integrasi pemikiran.

"Soalnya pemikiran pembangunan transportasi umum antara pusat dengan daerah kerap tidak sejalan. Kerap daerah meminta bantuan transportasi umum berupa sarana. Akan tetapi belum disiapkan masterplan perencanaan jaringan dan masterplan pengelolaan atau operasional transportasi umum," kata Djoko.

"Akibatnya, bantuan fasilitas transportasi berupa sarana bus tidak dapat beroperasi secara maksimal di daerah. Bahkan ada beberapa daerah menunda atau tidak mengoperasikan bantuan sarana bus yang mereka minta," tambah Djoko.

Selain itu, Djoko juga menilai pemerintah harus lebih memperbanyak jalur pesepeda. Langkah ini perlu dilakukan karena sepeda menjadi alat transportasi baru bagi masyarakat yang hendak beraktivitas.

"Berjalan kaki dan bersepeda ke kantor juga berkorelasi dengan penurunan risiko terjadinya penyakit dan kematian muda. Pembatasan transportasi selama pandemi dapat menjadi momentum memulai menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki ke tempat kerja. Seperti yang disampaikan Elly Sinaga, Agustus 2020, bagi penumpang yang suka bersepeda tidak harus bawa sepeda, cukup menyewa sepeda yang ada di stasiun dan halte perhentian. Penyediaan parkir sepeda di stasiun (sudah ada) dan halte (park and ride) di pinggiran kota," kata Djoko.