Ongkos Angkutan Umum Bisa Dibagi Berdasarkan Gaji?

Aturan sistem ganjil genap mulai diberlakukan pagi ini di jalur-jalur bekas 3 in 1, salah satunya di kawasan Bundaran Senayan. Meski sudah digembar-gemborkan, masih ada saja pengendara yang memakai pelat ganjil nekat melintas di lokasi ini. — Ilustrasi ganjil-genap Foto: Rengga Sancaya

Jakarta -

Kebijakan ganjil-genap mulai diterapkan di Jakarta, Senin (3/8/2020). Penambahan layanan transportasi umum di wilayah Jabodetabek jadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga perlu dilahirkan berbagai bentuk layanan transportasi umum.

Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menjelaskan transportasi tidak boleh menjadi sarana penularan dan penyebaran covid-19. Dengan demikian dia mengusulkan perlu mengatur skema transportasi yang didasari tarif dan pendapatan para pengguna angkutan umum.

"Selama masa pandemi ini, kapasitas transportasi umum tidak mungkin mencapai 100 persen," kata Djoko.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djoko mengutip paparan Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna yang secara umum ada empat kelompok warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta. Pertama, kelompok bergaji UMK kisaran Rp 3 juta - Rp 5 Juta sebulan. Kelompok ini hampir mendekati 20 persen dari pendapatan bulanan-nya hanya dihabiskan untuk bertransportasi.

Lalu kelompok yang berpenghasilan kisaran Rp 6 juta - Rp 8 juta sebulan. Rata-rata anak milenial yang baru bekerja atau kelompok pekerja yang sudah lama bekerja, akan tetapi penghasilannya tidak berubah.

Berikutnya kelompok yang menggunakan transportasi umum dengan moda bus regional (Bus JR Connexion) yang tarifnya rata-rata sekarang Rp 25 ribu.

Terakhir adalah kelompok yang menggunakan kendaraan pribadi, rata-rata mengeluarkan lebih dari Rp 3 - Rp 4 juta lebih untuk biaya transportasi (bahkan bisa di atas Rp 7,5 juta jika ada sopir pribadi), baik tarif tol, bahan bakar, perawatan mobil, asuransi kendaraan, gaji pengemudi.

Djoko mengusulkan untuk membagi jadi tiga layanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek.

Pertama, KRL lebih diprioritaskan kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan.

"Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi (dihapuskan). Anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion," terang dia.

Kedua, pengoperasian layanan JR Connexion dengan rute point to point menjadi salah satu bentuk inovasi untuk melayani penumpang dari kantong-kantong permintaan transportasi seperti permukiman menuju pusat perkotaan. Hal ini sesuai target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda angkutan umum massal sebesar 60% pada tahun 2029.

"Layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran Rp 10 ribu - Rp 15 ribu." kata Djoko.

Dan terakhir, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu - Rp 25 ribu.

Djoko menambahkan pemerintah daerah Bodetabek perlu mendukung adanya layanan Bus JR Connexion di wilayahnya. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan bantuan Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya.

Lalu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program Buy the Service untuk pemda di wilayah Bodetabek. Apa kelebihannya?

"Dengan Program BTS, pengusaha angkutan umum di daerah dapat bangkit kembali. Pengemudi sudah tidak dipusingkan dengan sistem setoran. Pengemudi mendapat gaji tetap bulanan, tanpa dipengaruhi jumlah penumpang yang diangkut," jelas Djoko.