Pemerintah Batasi Solar Subsidi

Ilustrasi SPBU. Foto: Achmad Dwi Afriyadi

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitkan surat edaran Nomor 3865/E/KA BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2019. Aturan tersebut bakal membatasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar untuk kendaraan angkutan barang, kendaraan pribadi, dan truk.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan kuota BBM solar bersubsidi.

"Sebab kuota yang ditetapkan Pemerintah dan DPR untuk BBM Solar Subsidi tahun 2019 hanya 14,5 juta kiloliter atau sekitar 1 juta kiloliter di bawah kuota tahun 2018 yang 15,5 juta kiloliter," kata Fanshurullah, kepada detikcom, Selasa (24/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pria yang akrab disapa Ifan, berdasarkan realisasi dari verifikasi BPH migas dan laporan Pertamina, akan terjadi over kuota mencapai 2 juta kiloliter sampai akhir Desember 2019.

"Untuk itu perlu pengendalian, bila tidak diperkirakan akhir Oktober BBM solar subsidi akan habis," terang Ifan.

Berdasarkan aturan tersebut, beberapa jenis truk atau angkutan barang akan diberikan jatah solar per harinya. Contoh seperti angkutan barang roda 4 akan dijatah sebanyak 30 liter solar/kendaraan/hari, sementara untuk angkutan barang roda 6 atau lebih akan diberi kuota 60 liter solar/kendaraan/hari.

Dan untuk kendaraan pribadi, akan dibatasi hanya sekitar 20 liter solar/kendaraan/hari. Sementara untuk truk trailer, truk gandeng, mobil molen (pengaduk semen), dump truck, mobil tangki BBM, dan mobil tangki CPO juga dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar.

Aturan larangan penggunaan solar bersubsidi juga berlaku untuk kendaraan bermotor dengan TNKB merah, mobil TNI/Polri, dan sarana transportasi air milik pemerintah.

Dengan pembatasan solar bersubsidi, para operator angkutan barang diharapkan bisa beralih ke jenis bahan bakar lainnya seperti Dexlite dan Pertamina Dex, dengan kualitas cetane yang lebih optimal.