Tahun Depan Vietnam Larang Motor Bensin, Jepang Peringatkan Ancaman PHK

Motor-motor ini mendominasi jalanan di Vietnam. Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Jakarta -

Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor bermesin bensin di tahun depan. Jepang dengan merek otomotif roda duanya bersuara soal larangan motor bensin di Vietnam tersebut.

Diberitakan Reuters, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan tahun 2026. Hal itu merupakan upaya negara tersebut untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi. Pembatasan yang lebih luas akan diberlakukan pada tahun 2028 dan larangan tersebut diperkirakan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut.

Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam yang menyatakan bahwa larangan mendadak tersebut dapat berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung. Pekerja di dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang bisa-bisa di-PHK akibat kebijakan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan "peta jalan yang tepat" untuk elektrifikasi yang akan mencakup periode persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap.

Diketahui, pasar sepeda motor di Vietnam adalah salah satu yang terbesar di dunia. Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80 persen dari populasi negara yang berjumlah 100 juta jiwa itu, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

Kelompok dagang utama untuk produsen sepeda motor asing di Vietnam, yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki, mengirimkan suratnya sendiri kepada pemerintah Vietnam. Merek memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat mengakibatkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan.

Para produsen mengatakan larangan tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja. Produsen sepeda motor Jepang itu menyebutkan potensi gangguan bagi hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Menanggapi kekhawatiran tentang peralihan ke kendaraan listrik, Perdana Menteri Chinh menyampaikan kepada para eksekutif Jepang bahwa pengurangan emisi merupakan isu global yang membutuhkan upaya bersama untuk memilih solusi paling optimal dengan peta jalan yang sesuai.