Pemerintah Thailand Tetap Kasih Insentif Meski Penjualan Mobil Hybrid Tinggi

Pemerintah Indonesia batal memberikan insentif mobil hybrid. Alasannya, penjualan kendaraan tersebut dirasa sudah tinggi. Padahal, di Thailand, pemerintahnya menerbitkan insentif mobil hybrid ketika penjualannya sedang naik-naiknya.

Disitat dari Nation Thailand, penjualan mobil di Negeri Gajah Putih secara umum turun 23,9 persen di empat bulan pertama tahun 2024. Kondisi tersebut kurang lebih sama seperti yang terjadi di Indonesia.

Namun, di saat yang sama, penjualan mobil hybrid di Thailand naik 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendaraan tersebut terjual 10.208 unit selama empat bulan pertama tahun ini.

Meski penjualannya sudah tinggi, pemerintah setempat tetap memberikan insentif tambahan untuk mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjen Dewan Investasi Thailand.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, sama seperti di Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Berikut rangkumannya:

• Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035
• Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.
• Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia
• Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliunan. Harapannya, langkah yang diambil pemerintah makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Sementara di lain sisi, pemerintah Indonesia melalui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan, insentif mobil hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, penjualan kendaraan hibrida itu dianggap sudah memuaskan.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain. Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali dari BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," kata Airlangga.