Beda Sikap Pemerintah Indonesia Vs Thailand soal Insentif Mobil Hybrid

Pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan insentif mobil hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, penjualan kendaraan hibrida tersebut dianggap sudah memuaskan. Sikap itu berbanding terbalik dengan pemerintah Thailand.

Diketahui, kepastian pemerintah tak akan memberikan insentif mobil hybrid disampaikan Menko Airlangga di sesi konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di Jakarta, belum lama ini.

Airlangga Hartarto pastikan tak ada insentif mobil hybrid di Indonesia. Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)

Menurutnya, angka penjualan mobil hybrid, tanpa diberikan insentif, sudah termasuk tinggi. Bahkan, kata dia, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," ujar Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (7/8).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir dua kali dari BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," tambahnya.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan Thailand. Sebab, pemerintah di Negeri Gajah Putih tetap memberikan insentif mobil hybrid ketika penjualannya sedang mengalami peningkatan. Harapannya, kendaraan tersebut mampu menggantikan mobil bensin di masa depan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Menurut laporan National Thailand, mobil hybrid menjadi 'penyelamat' ketika pasar setempat tengah drop. Penjualan kendaraan hibrida di sana sepanjang Januari-April 2024 naik 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, tak seperti pemerintah Indonesia, pemerintah Thailand justru melihat situasi tersebut dengan kacamata berbeda. Mereka merasa, mobil hybrid bisa menjadi 'juru selamat' ketika penjualan mobil bensin sedang turun.

BoI Thailand akhirnya mengumumkan tambahan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Ini adalah teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand memiliki kapasitas untuk menjadi produsen utama kendaraan hibrida dan mendukung produksi hibrida akan melestarikan produksi suku cadang mobil," kata Narit.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi produsen. Berikut rangkumannya:

1. Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035

2. Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Lihat Langsung Suzuki Fronx: Gaya ala SUV Coupe, Sudah Hybrid!

Lihat Langsung Suzuki Fronx: Gaya ala SUV Coupe, Sudah Hybrid!