Tetap Bayar Lewat Jalur ERP, Mobil Listrik Jadi Tak Istimewa Lagi?

Media drive Wuling Air ev bertema Green Mobility Experience (19/9/2022) — Tak kebal aturan ERP, bener enggak sih mobil listrik jadi tak spesial lagi? Foto: Dok. Wuling Motors

Jakarta - Pemerintah tengah menggodok aturan baru mengenai pemberlakuan jalur berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta. Nantinya, ERP disebut-sebut akan menggantikan ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Menariknya, mobil listrik tak dibebaskan biaya.

Mobil listrik kerap dianggap 'kendaraan spesial' lantaran kebal ganjil-genap. Itulah mengapa, saat ERP nantinya diterapkan dan pemiliknya tetap harus bayar, maka mobil listrik disebut-sebut tak spesial lagi. Hmm..., benar tidak, sih?

Brand and Marketing Director Wuling Motors Indonesia, Dian Asmahani menepis anggapan tersebut. Menurutnya, mobil listrik tetap akan spesial meski tak kebal aturan ERP. Sebab, kata dia, masih ada kelebihan atau keuntungan lain yang didapat dari kendaraan bertenaga elektrik.

"Sebenarnya kalau kita ngomongin keistimewaan mobil listrik itu kan banyak, (bukan cuma bebas gage). Pertama kalau kita lihat dari pajak lah ya, kemudian cost ownership juga (lebih murah), kita cuma butuh Rp 50 ribu untuk 300 kilometer," ujar Dian saat ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, belum lama ini.

Wuling Air Ev Foto: dok. Wuling

Lebih jauh, Dian juga bicara mengenai produk mobil listrik Wuling secara khusus, yakni Air ev. Dia beranggapan, kendaraan yang diproduksi di Indonesia tersebut punya banyak keunggulan yang membuatnya spesial. Itulah mengapa, tak heran jika unitnya terjual ribuan unit setahun.

"Solusi untuk mobilitas perkotaan untuk Wuling Air ev sebenarnya kan satu paket ya, bukan karena kecil aja atau bermesin listrik aja, tapi ada faktor-faktor lain yang menurut kita memang cocok untuk masyarakat perkotaan saat ini," ungkapnya.

Diketahui, pada draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), mobil listrik tidak termasuk dari tujuh kendaraan yang dikecualikan dari ERP.