Gaikindo: Pemerintah Harus Mudahkan Masyarakat Beli Mobil

Siapapun tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi virus Corona ini akan berakhir, untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk bisa melahirkan kebijakan yang bersahabat bagi semua agar semua sektor industri bisa bangkit, termasuk industri otomotif.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai salah satu cara agar industri otomotif tumbuh dan ikut membangun perekonomian Indonesia, pemerintah harus memberikan kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan di masa pandemi.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara. Menurutnya dengan memiliki kendaraan pribadi akan lebih aman dari sisi kesehatan masyarakat dan bisa meningkatnya mobilitas masyarakat dan membuat perekonomian Indonesia bisa bergerak kembali.

"Kami sampaikan konsumen perlu dibantu banyak agar kami pelaku industri bisa tetap produksi. Sebab industri otomotif ini memiliki pengaruh ke sektor lain. Contohnya, 80 persen pembelian kendaraan bermotor menggunakan jasa keuangan, belum lagi ada sektor asuransi, lalu ada UMKM yang memasok komponen dan sebagainya yang mendorong ekonomi. Kalau otomotif tumbuh maka utilisasi pabrik yang meningkat bisa menyerap lagi tenaga kerja di sektor ini," kata Kukuh.

Tanpa dukungan pemerintah, Kukuh menilai akan sangat berat bagi para anggota Gaikindo untuk dapat memenuhi target produksi sebesar 600 ribu unit di tengah pandemi.

"Kami hanya punya sisa 2 bulan untuk mengejarnya. Apalagi kalau sudah Desember, itu pasti masyarakat sudah memilih untuk liburan dan menunda membeli sampai tahun depan," ungkapnya.

ilustrasi Suasana GIIAS 2018 Foto: Ruly Kurniawan

Gaikindo menurut Kukuh meyakini bahwa Kemenkeu tidak sepenuhnya menolak usulan pemberian insentif pajak nol persen untuk pembelian kendaraan baru.

"Belum ditolak, tetapi dalam kajian. Kemenkeu masih melihat apakah kajiannya ini betul berdampak positif bagi perekonomian. Mudah-mudahan ada upaya lain yang bisa mempercepat pulihnya industri kendaraan bermotor. Kalau masyarakat diberi stimulus, kami menunggu karena bisa membantu untuk bangkit," kata Kukuh.

Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti menilai upaya Kemenperin mengusulkan keringanan pajak pembelian kendaraan sudah tepat untuk menggerakkan perekonomian.

Sebab, pandemi Covid-19 terbukti telah mengurangi konsumsi akibat daya beli yang berkurang.

"Karena sebagian masyarakat sudah hilang pekerjaan atau berkurang pendapatannya. Pemerintah seharusnya bisa melakukan intervensi dengan memberikan insentif fiskal," ujar Esther.

Namun ia mengungkapkan, sebelum menyetujui pemberian insentif fiskal tentu Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu perlu melakukan kajian yang membutuhkan waktu.

"Usulan pajak nol persen untuk kemungkinan kajiannya baru selesai tahun depan dari BKF," pungkasnya.