FOLLOW detikOto
Selasa, 12 Nov 2019 11:19 WIB
Pasar Lagi Lesu, Kenaikan BBN Kendaraan Dinilai Kurang Tepat
Foto: Dadan Kuswaraharja
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan baru terkait bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). BBN-KB yang semula ditetapkan sebesar 10% kini naik menjadi 12,5%.
Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto menilai langkah menaikkan bea balik nama kendaraan bermotor itu kurang tepat. Apa alasannya?
"Menurut pendapat saya, kenaikan BBN sebesar 2,5% tidak tepat dilakukan di tengah kelesuan pasar otomotif belakangan ini. Apalagi DKI Jakarta sebagai kontributor penjualan terbesar (di atas 20%) untuk total pasar otomotif Indonesia dibandingkan provinsi lainnya," kata pria yang akrab disapa Suryo itu dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (12/11/2019).
Diberitakan detikcom sebelumnya, kenaikan BBN itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 November dan diundangkan di Jakarta pada 11 November 2019 kemarin. Peraturan ini berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan, artinya mulai 11 Desember 2019.
Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Simak Video "Review Yaris 2020, Senjata Toyota Lawan Honda Jazz"
[Gambas:Video 20detik]
Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto menilai langkah menaikkan bea balik nama kendaraan bermotor itu kurang tepat. Apa alasannya?
"Menurut pendapat saya, kenaikan BBN sebesar 2,5% tidak tepat dilakukan di tengah kelesuan pasar otomotif belakangan ini. Apalagi DKI Jakarta sebagai kontributor penjualan terbesar (di atas 20%) untuk total pasar otomotif Indonesia dibandingkan provinsi lainnya," kata pria yang akrab disapa Suryo itu dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (12/11/2019).
Diberitakan detikcom sebelumnya, kenaikan BBN itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 November dan diundangkan di Jakarta pada 11 November 2019 kemarin. Peraturan ini berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan, artinya mulai 11 Desember 2019.
Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Simak Video "Review Yaris 2020, Senjata Toyota Lawan Honda Jazz"
[Gambas:Video 20detik]
