Biar Polusi Reda, DPRD DKI Usul Ongkos Parkir dan Tol Dibuat Mahal

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, turut mengomentari kualitas udara Ibu Kota yang terus memburuk. Menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menuntaskan masalah tersebut, misalnya dengan menaikkan tarif parkir dan tol di jam-jam tertentu.

Menurut Gilbert, disitat dari detikNews, jumlah kendaraan di Jakarta sudah terlampau banyak. Maka, untuk menekan polusi, peredaran moda raya tersebut harus segera dibatasi.

"Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara. Saat ini dapat ditempuh pelarangan parkir di pinggir jalan utama, menaikkan tarif parkir di jalan dengan jumlah yang besar, mengurangi lahan parkir, dan menaikkan tarif tol pada jam berangkat-pulang kantor," ujar Gilbert, dikutip Selasa (22/8).

Selain itu, Gilbert menyarankan, pembatasan kendaraan bermotor juga bisa dengan menaikkan tarif pajak. Dia juga mendesak adanya perbaikan sarana di sektor transportasi publik.

"Untuk solusi transportasi publik, yang paling cepat bisa dilakukan adalah penambahan armada dan perluasan trayek/lajur bus, uji emisi yang ketat dan mempercepat pembangunan LRT, MRT," ungkapnya.

"Praktik galian di jalan yang dibongkar bolak-balik seperti kebodohan harus dihentikan. Sosialisasi akan dampak polusi dan kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah mengatasinya, perlu digalakkan. Jakarta perlu pejabat yang tegas, berani dan konsisten," tambahnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan mewajibkan pegawai Pemprov DKI dengan level minimal eselon IV untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurut Heru, langkah tersebut bisa membantu mengurangi polusi udara di kota yang dipimpinnya.

Namun, saran tersebut lantas dikritik Gilbert. Kata dia, rencana Heru mewajibkan pejabat Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik tak memberikan dampak signifikan terhadap polusi udara.

"Saya kira ini solusi yang dampaknya sedikit terhadap polusi saat ini. Selain itu juga menghabiskan anggaran buat hal yang harusnya didekati berbasis ilmu pengetahuan," kata Gilbert.