Pajak Progresif di Mata Klub Mobil

Jakarta - Penerapan pajak progresif bagi setiap orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu rupanya tidak hanya menjadi kontroversi di kalangan industri otomotif saja.

Karena di antara klub mobil yang notabene merupakan representasi dari para pengguna kendaraan di Indonesia ternyata juga terjadi hal tersebut.

Sebut saja Mia Mahbub yang menjabat sebagai Bendahara Ford Community. Mia beranggapan bahwa penerapan pajak seperti ini sudah dapat dipastikan akan memberatkan para pemilik kendaraan.

"Padahal seharusnya secara logika, pajak kendaraan harusnya setiap tahun malah turun karena nilai jual kendaraan pun setiap tahun juga turun, tapi kan ternyata tidak, eh malah mau ditambah pajak seperti ini, tentu malah memberatkan para pengguna," ujarnya.

Terlebih kondisi sosiologis masyarakat Indonesia pun belum mendukung kemauan pemerintah.

Sebagai contoh, pembeli mobil bekas, pembeli Indonesia masih agak malas untuk melakukan balik nama STNK mobil bekas yang baru mereka beli dan membiarkan nama pemilik lama tertera di STNK hingga bertahun-tahun.

"Nah kalau sudah begitu, kasian pemilik lama kan, mobil sudah dijual, tapi namanya sudah ada. Saya pernah jual mobil dan pembelinya tidak ganti nama hingga 8 tahun, kalau begitu kan pemerintah tahunya saya punya banyak mobil, padahal itu mobil sudah tidak tahu lagi sama siapa," papar Mia.

Keberatan Mia ini ternyata juga sejalan dengan Yufira Abner yang merupakan Humas dan Promosi Suzuki APV Club. Yufira mengatakan bahwa sebenarnya niatan pemerintah ini sangatlah baik untuk masyarakat.

Hasil dari pendapatan pajak yang besar itu menurut Yufira dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

"Tapi masalahnya, masyarakat masih ragu terhadap pengelolaan uang pajak itu, kerena sejak dulu kan kita selalu disuruh bayar pajak tapi timbal baliknya tidak ada. Lihat saja kondisi jalanan Indonesia," pungkasnya.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Humas Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI), Mac Arthur Pangaribuan. Pria ramah ini menjelaskan bahwa jangan memandang sinis terhadap niatan pemerintah ini.

Karena menurutnya, kebijakan ini dapat sangat positif menjadi pengontrol masyarakat, dimana masyarakat yang kebetulan secara ekonomi berlebih, tidak terlalu menghambur-hamburkan uang dengan membeli banyak mobil dan memberikan kesempatan bagi yang lain untuk mencoba memiliki kendaraan.

"Lagi pula, dikenai pajak leasing yang tinggi saja mereka berani beli kendaraan dan lihat sekarang jalanan kita malah semakin sesak, masa dengan pajak begini saja mereka malah takut," tandasnya.


(syu/ddn)