BBM Subsidi Banyak Dinikmati Kalangan Mampu, Transportasi Publik Cuma Secuil

Jakarta -

Pemerintah masih memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Menurut pengamat transportasi, subsidi BBM menjadi salah satu pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang paling menguras. Sayangnya, subsidi BBM kerap meleset dari target keadaan sosial.

Pengamat transportasi yang menjabat sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena anggaran belanja energi dalam APBN sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Menurut Djoko, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun ironisnya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat). Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045.

"Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, kita perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan selama 20 tahun. Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," ujarnya.

Sayangnya, kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Dari 514 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, baru 45 Pemda atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.

"Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua Pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado," beber Djoko.

Djoko menyoroti rencana pemerintah yang mengalokasikan subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Daripada mensubsidi motor listrik, menurutnya anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus Pemda dalam membenahi transportasi publik.

"Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, maka wilayah sasarannya harus dikoreksi. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan} yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM," sebutnya.

Kata Djoko, jika layanan transportasi umum sudah dibenahi dengan baik, masyarakat yang menikmati manfaatnya tentu akan jauh lebih banyak. Lebih dari itu, pemerintah bahkan bisa memberikan fasilitas tarif murah atau bahkan gratis khusus bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu.

"Pada akhirnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota," pungkasnya.