Kata Purbaya soal Anggaran Pick Up Kopdes Diduga Ada Mark Up

Mobil Mahindra operasional KDMP di Boyolali diserahkan ke pengurus KDMP dan Kades di Makodim Boyolali, Kamis (9/4/2026). — Pick up Mahindra Scorpio buat Koperasi Desa Merah Putih. Foto: Jarmaji/detikJateng

Jakarta -

Anggaran pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih diduga ada mark up. Begini kata Purbaya soal hal itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya penggelembungan anggaran terkait pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari temuan ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian Rp 61-69 juta per unit pick up tersebut. Jika diakumulasikan dengan target pengadaan pikap sebanyak 80 ribu unit, maka ICW menaksir potensi perburuan rente mencapai Rp 4,86 triliun hingga Rp 5,54 triliun.

"Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap KDMP berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan usaha yang sehat," tulis ICW.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memiliki data yang menjadi temuan ICW tersebut.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," kata Purbaya dikutip detikFinance.

Sebagai informasi tambahan, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun impor dari India. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan penawaran pembelian "gelondongan". Pembelian dalam jumlah besar seharusnya diganjar dengan harga yang lebih ekonomis dan efektif sesuai anggaran negara. Menurutnya, hanya produsen India yang menyanggupi pengadaan tersebut.

Pabrikan lokal yang sudah lama mendominasi pasar Indonesia disebut enggan memberikan fleksibilitas harga tersebut.

"Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao.

Karena produsen lokal tetap bertahan pada skema harga pasar biasa (per unit), pihaknya memilih mencari alternatif ke luar negeri. India, lewat Tata Motors dan Mahindra hadir memberikan penawaran yang lebih masuk akal bagi kantong anggaran proyek Koperasi Merah Putih. Keputusan impor ini akhirnya menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil