Truk Obesitas Ibarat Benang Kusut yang Sulit Diurai

Truk obesitas alias ODOL (Over Dimension Over Load) menjadi isu utama di industri transportasi logistik Indonesia. Truk ODOL disebut sebagai salah satu penyebab rusaknya jalanan dan juga berkontribusi terhadap sejumlah kecelakaan fatal. Tapi penyelesaian masalah truk ODOL masih sulit dilakukan, ibarat benang kusut yang sulit diurai.

"Dari sisi Aptrindo, sesuai komitmennya, 2017 itu ada komitmen bersama, termasuk dengan pemerintah juga bahwa kita akan menjalankan zero ODOL. Tapi fakta di lapangan memang (truk ODOL) ini seperti benang kusut yang sulit diurai. Jadi kita harus mulai dari mana gitu?" buka Ketua Kompartemen Riset dan Teknologi DPP Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Tonny Wijaya, dalam acara talk show yang digelar Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) di Jakarta, Senin, 10 April 2023.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebenarnya akan memberlakukan zero ODOL pada awal 2023. Namun, rencana itu diundur hingga tahun 2024 lantaran ditemui sejumlah penolakan dari berbagai pihak yang terlibat di industri transportasi logistik ini.

Truk kelebihan muatan (ODOL) Foto: I Putu Adi Budiastrawan/detikBali

Di satu sisi, Tonny menilai penerapan zero ODOL ini harus dimulai dari hulunya dulu, dalam hal ini adalah pemilik barang. Karena bagaimanapun, zero ODOL akan membikin harga-harga komoditas jadi melonjak dan efeknya bisa menjalar ke mana-mana.

"Kalaulah ODOL ini mau diterapkan kita harus balik ke hulunya dulu, dari pemilik barang. Bagaimana kita bisa menjalankan muatan sesuai dengan kapasitasnya, dan ternyata ada pertimbangan-pertimbangan cost logistik juga yang harus dihitung," jelas Tonny.

"Misal contoh barang permen. Kalau kita mau hitung harga permen ini naik, parameternya tidak hanya di satu produk kan, dia ada packaging-nya, ada juga gulanya, lalu ada pengiriman ke market-market tertentu. Itu kalau tidak salah ada 7 komponen yang akan naik juga, jadi inflasinya akan cenderung tinggi, sehingga mau nggak mau pemerintah juga kita mohon supaya mengurangi ego sektoral juga," sambungnya.

Ketua DPP Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Tonny Wijaya (tengah) Foto: Dok. Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI)

Perbaiki Kualitas Jalan

Tonny juga menilai pemerintah harus adil dalam penerapan ODOL. Tak hanya melulu menuduh truk-truk obesitas sebagai penyebab rusaknya jalan, pemerintah seharusnya juga bisa memperbaiki kualitas jalanan di Indonesia.

"Saat ini (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tidak mau menaikkan (spesifikasi) MST untuk kelas jalan. Jadi MST itu adalah Muatan Sumbu Terberat dari masing-masing kendaraan. Sekarang kita hanya sampai MST paling rendah itu 6 ton untuk gandar depan, gandar belakang kita bisa sampai 8-9 ton," bilang Tonny.

"Tapi pemerintah tak melihat bahwa kemampuan ban kita sekarang sudah semakin meningkat, satu ban itu sudah memiliki kapasitas kekuatan hingga 3,5 ton. Kalaulah gandar depan itu 7 ton, harusnya MST kita juga sudah meningkat. Kemarin kita bicara sama PUPR juga (dan) mereka (bilang) belum bisa untuk meningkatkan kelas jalan tersebut. Artinya kita tetap harus dengan muatan sumbu terberat yang minimal tersebut, sementara teknologi sudah bicara lebih," katanya lagi.

Tonny juga mengatakan bakal ada kerugian besar di industri logistik jika penerapan ODOL ini diberlakukan, yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang. Jadi pemerintah juga diharapkan memikirkan hal itu.

"Dan kalau bicara dari sisi kerugian kita juga bukan hanya kerugian dari kerusakan jalan yang harus kita hitung. Ketika zero ODOL ini diterapkan, kerugian dari nilai produk, kemarin dari kami misalnya Rp 10 triliun, kemudian dari makanan dan minuman Rp 4 triliun. Ini juga akan ber-impact dengan kenaikan harga barang (lain) nantinya. Itu yang saya rasa sampai sekarang jadi benang kusut karena kita belum ada kesamaan pandangan dan pemikiran, hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tidak membuka diri bahwa saatnya kita buka sama-sama, dari sisi APM mungkin akan meningkatkan sisi teknologinya, dari sisi pemerintah meningkatkan kualitas jalannya, dan buatlah jalur-jalur logistik yang benar-benar bagus. Jangan sampai masih ada industri di perumahan, masih ada pabrik di komplek (perumahan), itu kan akan membuat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan ini masih sering terjadi," tukas Tonny.

Para Supir Berharap Kebijakan Bisa Dikaji Ulang

Para Supir Berharap Kebijakan Bisa Dikaji Ulang