Syarat Perjalanan Terbaru Mei 2022, Boleh Lepas Masker?

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelonggaran penggunaan masker. Untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang, masyarakat boleh melepas masker. Tapi, bagaimana kalau melakukan perjalanan, apakah boleh melepas masker? Begini syarat perjalanan terbaru.

Dalam keterangan persnya, Jokowi menyebut pelonggaran kebijakan pemakaian masker terutama untuk aktivitas luar ruangan. Sementara untuk perjalanan menggunakan transportasi publik tetap harus menggunakan masker.

"Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker," ujar Jokowi, Selasa (17/5/2022) sore.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

"Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," kata Presiden.

Sementara itu, untuk syarat perjalanan terbaru, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang telah divaksin COVID-19 dosis lengkap tidak perlu menunjukkan hasil tes COVID-19. Menurutnya, kebijakan ini akan dituangkan dalam aturan yang akan berlaku efektif mulai hari ini, Rabu (18/5/2022).

"Elaborasi arahan Presiden ini akan dituangkan dalam beberapa perubahan kebijakan pengendalian COVID-19 yaitu terkait pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dan masa berlaku efektifnya per tanggal 18 Mei 2022 atau besok," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (17/05/2022).

Wiku menegaskan, keputusan pelonggaran ini diambil pemerintah dengan menimbang perkembangan kasus nasional dan global terkini dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

"Walaupun pemerintah telah banyak kembali mengizinkan peningkatan aktivitas masyarakat namun kita perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih dan sehat lainnya seperti (penerapan) protokol kesehatan. Karena, sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO," ujarnya.

Satgas mengharapkan kebijakan pelonggaran ini dapat berjalan dengan baik sekaligus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Pada momentum ini pemerintah sepakat untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi selama dua tahun belakangan ini untuk dapat kembali pulih. Kita berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik namun nantinya masyarakat diharapkan dapat tetap waspada, siaga, dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depannya," pungkasnya.