Daftar 12 Provinsi yang Masih Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

6. Bali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan perpanjangan pelaksanaan diskon pajak kendaraan bermotor mulai 4 Oktober hingga 17 Desember 2021. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum menggembirakan akibat pandemi COVID-19.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebijakan tersebut hanya berlaku selama dua bulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Selasa (5/10/2021).

Diskon pajak ini diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 46 tahun 2021 tentang perubahan atas Pergub Bali nomor 21 tahun 2021 tentang pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea baik nama kendaraan kermotor.

Dewa Indra menerangkan, diskon pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Wajib pajak cukup membayar pajak dua tahun. Sedangkan tunggakan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan.

Menurut Dewa Indra, kebijakan ini secara simultan dilaksanakan bersama dengan dua kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dua kebijakan tersebut yakni gratis bea balik nama kendaraan kermotor (BBNKB) II mulai 4 September sampai 17 Desember 2021 dan kebijakan pemutihan mulai tanggal 8 Juni sampai 17 Desember 2021.

7. Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan diskon pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen di bawah tahun 2021 beserta penghapusan denda pajak. Program ini bergulir dari 9 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2021.

8. Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan relaksasi Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Dua relaksasi di antaranya: bebas denda pajak kendaraan bermotor dan keringanan PKB sebesar 20 persen. Insentif ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

9. Riau

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021. Regulasi ini diharapkan, bisa membantu masyarakat terdampak COVID-19.

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor No.30 Tahun 2021 ini berlaku tiga bulan, untuk warga Riau yang memiliki tunggakan agar bisa melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan program penghapusan, yaitu 9 November 2021.

10. Bangka Belitung

Pemprov Bangka Belitung juga memberikan pemutihan pajak kendaraan 2021 dalam rangka hari ulang tahun ke-21 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Insentif berupa bebas denda pajak dan bebas bea balik nama (BBN) ke-2 dan seterusnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2021 yang berlaku 1 Oktober - 31 Desember 2021.

View this post on Instagram
A post shared by DISKOMINFO BANGKA BELITUNG (@diskominfobabel)

11. Sulawesi Barat

Pemprov Sulawesi Barat juga memberikan insentif, yakni penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB), dan penghapusan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2. Program ini berjalan 1 September - 30 November 2021.

View this post on Instagram
A post shared by Pemprov Sulbar (@pemprov_sulbar)

12. Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memberikan keringanan pajak dari tanggal 1 Oktober hngga 31 Desember 2021. Relaksasi pajak di Sumsel dengan kebijakan yaitu :

1. Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

2. Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Bunga Pajak Kendaraan Bermotor + Denda Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor