7 Tahun Pimpin Bogor, Bima Arya Tidak Puas dengan Kinerja di Bidang Transportasi

Kemacetan terjadi di kawasan Stasiun Bogor. Kemacetan ini terjadi akibat angkot ngetem di Taman Kopi yang terletak berdampingan dengan Stasiun Bogor. — Ilustrasi kesemrawutan Kota Bogor akibat populasi angkot yang banyak. Foto: Al Fanny Panestika

Jakarta -

Wali Kota Bogor, Bima Arya, secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak puasnya dengan pembangunan Kota Bogor di bidang transportasi. Padahal ia sudah memimpin kota hujan itu selama 7 tahun.

Kota Bogor mengalami persoalan serius terkait dengan kemacetan. Kota yang berstatus sebagai penyangga DKI Jakarta ini, jalanannya tampak semrawut dengan kendaraan angkot yang sangat banyak jumlahnya.

"Bogor ini cukup unik, karena kalau dibandingkan, seluruh kota di sekitar Jabodetabek, Bogor ini memiliki rasio angkot paling tinggi. Wajar jika disebut kota sejuta angkot, walaupun nggak sejuta-sejuta amat ya, hanya sekitar 3.400. Tapi bagi kami ini salah satu pangkal permasalahan di Kota Bogor. Makanya kita jadikan ini program prioritas nomor satu," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam Webinar Skema Pembelian Layanan Buy The Service (BTS) di Kota Bogor, yang disiarkan di kanal Youtube BPTJ 151, Rabu (28/4/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bima Arya pun harus mengakui dengan jujur jika perkembangan pembangunan di sektor transportasi tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beda dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya.

"Selama 7 tahun menjadi wali kota, saya harus jujur mengakui bahwa yang paling tidak memuaskan adalah progress di bidang transportasi. Ruang terbuka publik oke, aspek birokrasi oke, kemudian aspek lingkungan hidup juga oke. Tapi untuk aspek transportasi ini masih harus diakselerasikan," sambung Bima Arya.

Sejauh ini Bima mengatakan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan populasi angkot di wilayah yang dipimpinnya itu. Antara lain dengan pembatasan izin trayek baru, kemudian konsep rerouting (mengubah rute) yang sudah berjalan, dan cikal bakal untuk penataan manajemen operator.

"Jadi sudah berjalan angkot dengan konsepsi 3 berbanding 1 dan 3 berbanding 2 ya. Ada angkot modern yang secara bertahap mengurangi angkot di pusat kota. Jadi pusat kota ini sudah agak berkurang. Target kami adalah pada tahun 2024 jumlah angkot di pusat kota sudah sangat berkurang. Kalau bisa berkurang total bagus, (dan) jadi feeder semua," terang politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga tengah menyiapkan skema buy the service untuk meningkatkan pelayanan transportasi di kota hujan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi angkot.

Sebagai informasi, Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) merupakan program pemerintah pusat di bidang pelayanan transportasi angkutan massal perkotaan, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui operator angkutan umum.

Mekanismenya, pemerintah akan memberikan subsidi biaya operasional kendaraan sebesar 100% agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terjamin, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas secara maksimal.

Ada beberapa Standar Pelayanan Minimal transportasi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Antara lain keamanan (CCTV, ID card driver, dan tombol hazard), keterjangkauan (aksesibilitas dan tarif), keselamatan (SOP pengoperasian kendaraan dan SOP keadaan darurat), kesetaraan (ketersediaan kursi prioritas), kenyamanan (suhu dalam bus, kebersihan, dan lampu penerangan), serta keteraturan (waktu tunggu, kecepatan perjalanan, dan waktu berhenti di halte).