Asyik, Bogor Mau Operasikan Bus Listrik untuk Transportasi Umum

Bus Listrik MAB Moeldoko — Ilustrasi bus listrik. Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Jakarta -

Kota Bogor sedang melakukan pembenahan di sektor transportasi untuk mengatasi kemacetan parah akibat angkutan kota yang kurang tertata. Langkah nyata yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor adalah menerapkan skema buy the service yang diinisasi Kementerian Perhubungan. Selain itu, dalam tahap-tahap awal program tersebut, Pemerintah Kota Bogor ingin mulai menggunakan bus listrik.

"Satu hal yang kita sedang matangkan juga dan saya kira perlu dikordinasikan dengan semua, adalah keinginan Kota Bogor untuk konsisten dengan konsep green transportation. Jadi bus-bus awal dalam skema buy the service ini kita ingin sekali menggunakan bus listrik, tidak lagi bahan bakar premium. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, ke sananya sulit lagi tantangannya," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam Webinar Skema Pembelian Layanan Buy The Service (BTS) di Kota Bogor, yang disiarkan di kanal Youtube BPTJ 151, Rabu (28/4/2021).

Lanjut Bima Arya menambahkan, pemilihan kendaraan ramah lingkungan seperti bus tentunya bakal menyedot anggaran lebih besar mengingat harga bus listrik yang masih mahal untuk saat ini. Kendati demikian, ia menjamin jika rencana itu akan direalisasikan dengan penyesuaian anggaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada konsekuensi pada penganggaran. Tapi sekarang sedang kita otak-atik perencanaan pergeserannya dan kita ingin bus-bus pertama yang meluncur dalam skema buy the service ini sudah bus listrik," sambung Bima Arya.

"Kita sedang dalam tahap pembahasan bersama beberapa mitra potensial, rasanya tahun-tahun ini bisa turun ke jalan semua bus listrik dalam skema buy the service, saya kira ini akan menjadi daya tarik mungkin untuk program green transportation ini berjalan dengan baik," katanya lagi.

Sebagai informasi, Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) merupakan salah satu program pemerintah pusat di bidang pelayanan transportasi angkutan massal perkotaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui operator angkutan umum.

Pemerintah akan memberikan subsidi biaya operasional kendaraan sebesar 100% agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terjamin, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas secara maksimal.