Rabu, 09 Sep 2020 19:43 WIB

Strategi DKI Batasi Kendaraan Pribadi: Ganjil-Genap sampai Tarif Parkir Tinggi

Tim detikcom - detikOto
Sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta kembali terjadi kemacetan, meski pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19 (Corona) di wilayah ibu kota masih berlangsung. Seperti terlihat kemacetan mengular panjang di Jalan Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (20/7/2020). DKI Jakarta akan memberlakukan beberapa kebijakan untuk membatasi kendaraan pribadi. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap. Sebelum adanya pandemi COVID-19, ganjil genap diberlakukan untuk mengatasi kemacetan dan polusi. Setelah adanya pandemi ini, ganjil genap kembali diberlakukan untuk membatasi aktivitas warga agar tidak terjadi kerumunan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tantangan angkutan umum di tengah pandemi COVID-19 ini adalah peningkatan kendaraan pribadi. Akibatnya, permintaan penggunaan angkutan umum turun.

"Ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan tentu dari sisi ini perlu kita melakukan sosialisasi secara masif bahwa angkutan umum kita justru lebih higienis dan lebih aman dengan tetap mengedepankan prinsip protokol kesehatan," kata Syafin dalam sebuah diskusi virtual bertajuk 'Mobilitas Aktif Pasca Pandemi: Potensi, Aspirasi, Respons' yang diadakan BPSDM DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan pembatasan lalu lintas. Saat ini masih menerapkan sistem ganjil genap, ke depan akan menerapkan sistem jalan berbayar atau ERP.

"Perlu dilihat positif bahwa rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarata untuk tetap melakukan pembatasan lalu lintas baik itu saat ini dengan ganjil genao atau nanti ke depan dengan ERP," ucap Syafrin.

"Tapi tetap memprioritaskan dan melakukan sosialisasi secara masif para manajemen operator angkutan, bahwa layanan angkutan umum kita justru lebih bersih, lebih sehat, lebih aman dari kendaraan pribadi sekalipun. Karena memang dari sisi pemberlakuan protokol kesehatan secara baik, melakukan disinfeksi secara rutin baik itu sebelum maupun sesudah digunakan, serta tetap menggunakan prinsip penggunaan masker dan physical distancing. Ini menjadi peluang kita untuk ke depan," sambungnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menerapkan pemberlakuan tarif parkir yang tinggi. Kata Syafrin, itu juga menjadi peluang untuk meningkatkan mobilitas waga dengan layanan angkutan umum. "Yang sehat dan bersih tentunya," sebutnya.

"Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan sepeda dan kebiasaan berjalan kaki. Ini upaya kita bersama untuk memutus mata rantai kegagalan angkutan umum selama ini karena kita tidak memperhatikan secara baik layanan first dan last mile-nya. Yang kita harapkan saat ini kekosongan itu sudah diisi. Dan tentu dengan mengisi kekosongan first and last mile maka akan meningkatkan penggunaan angkutan umum yang menjadi angkutan terusan para warga dalam melakukan aktivitas," tambah Syafrin.



Simak Video "Kapan Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku?"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com