Muncul Cluster Corona Sektor Transportasi: Pak Anies, Kapan Ganjil-Genap Dihapus?

Jakarta -

Penerapan ganjil-genap di DKI Jakarta disebut menyebabkan kluster COVID-19 di sektor transportasi. Beberapa pihak meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil-genap di tengah Covid-19.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mendukung saran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengevaluasi kembali penerapan sistem ganjil-genap.

"Itu memang harus begitu, kita dukung (evaluasi ganjil-genap). Artinya begini, dalam rangka memutus penyebaran dan penularan virus Corona atau Covid-19 ini kan kita sudah sepakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kalau diadakan ganjil-genap, itu otomatis mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi angkutan umum, sementara lokasi atau terminal bahkan tempat pemberhentian berpotensi menimbulkan keramaian," kata Edison saat dihubungi detikcom, Rabu (9/9/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, 62 persen merupakan pengguna transportasi.

Lebih lanjut, setelah ganjil-genap berlaku terjadi kenaikan pengguna KRL Commuter Line sebesar 3,5 persen dari rata-rata 400 ribu penumpang per haril TransJakarta juga mencapai kenaikan 6-12 persen.

Edison melanjutkan jika kebijakan ganjil-genap dipaksakan, maka pengguna kendaraan bermotor akan beralih ke transportasi publik. Masalahnya dengan keterbatasan daya angkutnya akan menyebabkan penumpukan orang yang mana itu kontradiktif dengan upaya menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) melalui jaga jarak fisik (physical distancing).

"Dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi virus COVID-19 kita harus satu sikap bahwa semua area, semua tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian ya harus dihentikan."

Edison mengatakan dirinya mendukung kebijakan ganjil genap untuk motor tapi bukan sebagai kebijakan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

"Kalau untuk alasan untuk pencegahan pandemi itu sangat tidak cocok, sangat tidak tepat, sangat tidak efektif. Tetapi dalam upaya lalu lintas ya boleh dilakukan itu," tuturnya

Ditambah lagi, dengan keterbatasan moda transportasi publik yang ada maka kebijakan itu akan menyulitkan mobilitas masyarakat.

"Tujuan kita itu fokus kepada pencegahan COVID ini, karena ini taruhannya nyawa, keselamatan bangsa, itu yang paling penting," tegas Edison.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku Pemprov DKI saat ini tengah membuat paket kebijakan untuk penanggulangan COVID-19. Dalam paket itu juga akan diumumkan mengenai keputusan ganjil-genap akan tetap berlaku atau tidak di masa pandemi virus Corona.

"Nanti akan diumumkan semuanya," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).