.webp)
Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus melakukan uji coba untuk memastikan ERP tidak menimbulkan kesemrawutan di ruas jalan penghubung yang menjadi pilihan pengguna jalan. Kemudian, ketersediaan layanan transportasi angkutan umum yang terintengrasi ke seluruh penjuru yang menjamin jalanan tetap tertib dan terjangkau secara ekonomi.
"Disertai terciptanya kondisi lalu lintas yang berjalan secara teratur, tidak ada perilaku agresif di jalan raya. Memastikan adanya jaminan keselamatan dan kondisi jalan yang tetap baik dan layak," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Edison, kebijakan seperti 3 in 1, ganjil-genap maupun ERP bukan solusi efektif untuk mengatasi kemacetan. Sebab, kata dia, program itu hanyalah membatasi ruang gerak kendaraan pada wilayah dan waktu tertentu.
"Sementara pemicu utama terjadinya kemacetan dan kesemrawutan adalah akibat populasi kendaraan yang tidak terkontrol dan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah, serta penegakan hukum yang belum maksimal," ucapnya.
Untuk mengatasi kemacetan, ITW menyarankan agar pemerintah berani membatasi jumlah kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan, disertai percepatan ketersediaan transportasi umum yang terintegrasi serta meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.
(rgr/din)
Komentar Terbanyak
Jangan Pernah Pasang Stiker Happy Family di Mobil, Pokoknya Jangan!
Selamat Tinggal Calo, Bikin SIM Wajib Ikut Ujian Lengkap
Naik Taksi Terbang di Indonesia, Harganya Murah Meriah