Pengamat Sebut ERP Bisa Ganti Kebijakan Ganjil-Genap

Jakarta - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kebijakan ganjil-genap yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta saat ini bisa diganti dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Djoko menilai kebijakan ganjil-genap hanyalah solusi sementara dan bukan untuk diterapkan permanen.

"Kebijakan ganjil genap sudah diterapkan sejak tahun 2016, sehingga perlu diantisipasi dengan kebijakan lain, mengingat sifatnya yang bukan merupakan kebijakan jangka panjang," kata Djoko kepada detikcom, Senin (9/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lanjut Djoko menjelaskan, sistem jalan berbayar elektronik atau dikenal Electronic Road Pricing (ERP) lebih cocok diterapkan sebagai pengganti kebijakan ganjil-genap. Menurut Djoko, kebijakan ERP akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

"Pemda yang cerdas akan menciptakan sejumlah program untuk menopang kebijakan ini. Namun sebaliknya, pemda bisa menganggap program ini gangguan kepemimpinan di daerahnya. Hal ini merupakan tantangan bagi BPTJ untuk mewujudkan ERP," ujarnya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sendiri saat ini punya rencana menerapkan sistem ERP di 3 wilayah perbatasan kawasan Jabodetabek, yakni Depok (Margonda), Bekasi (Kalimalang), dan Tangerang.

"Namun sebelum menerapkan ERP di jalan nasional, perlu dipersiapkan terlebih dahulu aspek teknis, aspek hukum, aspek pembiayaan dan aspek kelembagaannya," terang akademisi dari Unika Soegijapranata itu.

Untuk diketahui, sistem ERP kali pertama diterapkan di DKI Jakarta pada 2018 lalu. Sistem ERP diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat.