Pemprov DKI Pilih ERP karena Juga Bisa Kontrol Ganjil-Genap

Jakarta -

Pemprov DKI sedang mempertimbangkan membatalkan pembatasan kendaraan bermotor sistem nopol ganjil-genap dan lebih melirik Electronic Road Pricing (ERP). Hal ini karena dinilai ERP lebih efektif dan bisa pula mengontrol sistem ganjil-genap.

"Jadi begini sebenarnya, kalau mau ganjil-genap pun, dengan sistem alat ERP lebih mudah kontrol. Karena ERP merangkap juga sama ERI (Electronic Registration and Identification)," kata Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sistem itu nanti akan ada On Board Unit (OBU) semacam Global Positioning System (GPS) yang diberikan pada pemilik kendaraan yang bisa dipantau satelit. Nah OBU ini bisa dipasang di mobil bisa pula dikantongi.

Ketika melewati jalan-jalan tertentu, maka ada sensor yang menangkap OBU ini yang langsung terhubung ke sistem bank. Bank mendebet atau memberikan tagihan pada rekening pemilik kendaraan.

"Jadi kita punya pengenal, ringannya ukurannya kayak kita beli baju itu lho, kalau belum bayar bunyi kan," imbuh Ahok.

Kalau OBU-nya tidak dibawa oleh pemilik kendaran bermotor bagaimana? "Harus dibawa. Kalau Anda lewat nggak bisa. Nanti akan difoto, tilang, Anda dipotong, maksudnya dipotong di rekening kamu, ya berkurang saja," jelas Ahok.

Dengan ERP ini, sistem ganjil-genap yang awalnya akan mulai diujicobakan pada Juni 2013 masih menggantung nasibnya. "Ganjil-genap bisa diundur bisa dibatalkan, bisa kita batalkan," tegas Ahok.