Pemerintah Jakarta: Kami Belum Mampu Batasi Kendaraan

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari solusi untuk mengurangi kemacetan Jakarta, salah satunya dengan menganut Pola Transportasi Makro (PTM). Sayangnya solusi ini tidak diikuti dengan pencegahan pertumbuhan kendaraan di Jakarta.

Pemprov DKI sangat yakin, jika kemacetan di DKI bisa sedikit terurai dengan meredam pertumbuhan kendaraan. Namun tampaknya, Pemprov DKI tak berdaya membatasi kendaraan yang masuk ke Jakarta.

"Tapi kita belum mampu memberhentikan pemasukan kendaraan di DKI," ujar Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi Soetanto Soehodo dalam diskusi bertajuk 'Problematika dan Solusi Efektif Mengatasi Kemacetan Jakarta' di Hotel The Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pakar transportasi yang juga gurur besar Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, Pemprov DKI sesungguhnya sangat berharap pada solusi itu. Tapi lagi-lagi DKI tidak mempunyai aturan untuk memperkuat kebijakan tersebut.

"Untuk membatasi kendaraan bermotor DKI tidak punya kebijakan. Tidak ada aturan di DKI yang menyebutkan bahwa DKI bisa menghentikan pengiriman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencegah pertumbuhan itu," katanya.

Pemandangan macet di Jakarta, bukti jelas bahwa infrastruktur jalan yang ada di Jakarta belum ideal untuk menampung volume kendaraan. Dari catatan Sutanto, penambahan jumlah kendaraan di Jakarta perharinya, 1.000 unit untuk motor dan 200 unit untuk mobil.

"Bisa dihitung luas mobil, dikalikan luas jalan. Itu sangat mengurangi kapasitas jalan," jelasnya.

Untuk itu Sutanto berharap, pemerintah pusat dan DKI bekerja sama mencari solusi yang terbaik. Karena, bicara transportasi semua harus sepakat bahwa ini adalah masalah prioritas.

"Mungkin tidak bisa diterapkan saat ini juga, tapi paling tidak dimulai dari sekarang," tegasnya.

(lia/syu)