Ibu Kota Vietnam, Hanoi, menargetkan bebas sepeda motor pada 2025 mendatang. Wacana ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Hanoi pada 2025.
Namun, wacana pelarangan sepeda motor di Hanoi ini harus didukung dengan infrastruktur transportasi publik yang memadai. Hal itu disampaikan pakar transportasi Vietnam seperti dikutip Paultan.
Phan Le Binh, seorang perencana lalu lintas, mendesak Hanoi untuk mempertimbangkan apakah infrastruktur transportasi umum kota itu memadai untuk memenuhi permintaan.
"Artinya harus ada daerah yang ditetapkan untuk membatasi atau melarang sepeda motor, daripada memiliki larangan di seluruh distrik. Hanya ketika angkutan umum dapat memenuhi 60-70 persen kebutuhan perjalanan, Hanoi harus melarang kendaraan pribadi," katanya.
Dia mencontohkan kota Yangon, Myanmar yang melarang sepeda motor namun meningkatkan jumlah mobil pribadi. Hal itu justru memperburuk kemacetan lalu lintas.
"Harga mobil turun, artinya orang akan membeli lebih banyak, tetapi mobil memakan ruang lima kali lipat dari sepeda motor. Juga tidak ada jaminan bahwa pelarangan sepeda motor akan membantu mengurai kemacetan lalu lintas," kata Phan.
Untuk itu, Hanoi harus memberikan solusi untuk meyakinkan masyarakatnya berpindah penggunaan alat transportasi.
Nguyen Van Quyen, Kepala Asosiasi Transportasi Mobil Vietnam menambahkan ibu kota Vietnam harus melihat diversifikasi transportasi umum, seperti menggunakan bus kecil di jalan-jalan sempit. Masyarakat juga perlu didorong aktivitas berjalan kaki dan bersepeda dengan menyediakan jalur sepeda dan memelihara trotoar.
Hanoi sendiri termasuk kota yang memiliki lalu lintas yang padat. Kota itu memiliki populasi delapan juta orang dengan kendaraan sebanyak 6,4 juta, termasuk 5,6 juta sepeda motor.
Simak Video "Video: Hanoi Memulai Tahun Baru 2025 dengan Kabut Polusi, Kualitas Udara 'Berbahaya' "
(rgr/dry)