Berita Otomotif Terbaru Dalam Dan Luar Negeri
Sabtu 14 April 2018, 18:06 WIB

Motor Kurang Aman untuk Jadi Angkutan Umum, Ini Kata Ojek Online

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Motor Kurang Aman untuk Jadi Angkutan Umum, Ini Kata Ojek Online Ojek online. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Sepeda motor diwacanakan untuk menjadi angkutan umum. Sebab, ojek online saat ini juga sudah banyak. Pihak ojek online ingin diakui bahwa sepeda motor juga merupakan angkutan umum.

Di satu sisi, sepeda motor dianggap kurang aman untuk dijadikan angkutan umum. Faktanya, banyak kecelakaan yang melibatkan sepeda motor.



Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), Igun Wicaksono, mengatakan memang tidak bisa dimungkiri bahwa sepeda motor dianggap kurang safety. Namun, kata Igun, itu bukan berarti angkutan sepeda motor tidak bisa dibikin lebih safety lagi.

"Artinya, jika undang-undang (yang menyatakan sepeda motor sebagai angkutan umum) sudah keluar, mulai diatur standar safety yang mesti dilakukan oleh pengemudi ojek online, standar safety dari kendaraan juga seperti apa. Tidak hanya angkutan sepeda motor, sasalah safety semua angkutan juga ada faktor safety-nya. Tapi kan beda fungsinya. Memang safety sepeda motor sangat rawan," kata Igun kepada detikOto, belum lama ini.

Igun yakin, semua pengemudi ojek online tidak menginginkan adanya kecelakaan. Untuk itu, menurut Igun, pengemudi ojek online juga mengedepankan safety untuk diri sendiri maupun penumpang.



Pelatihan safety riding juga diperlukan untuk pengemudi ojek online. Saat ini, memang pelatihan safety riding sudah dilakukan untuk pengemudi ojek online.

"Namun kalau sudah ada undang-undang, kita dari (penyedia) aplikasi (ojek online) atau dari organisasi (ojek online) bisa melakukan standar safety riding, dengan menggandeng pihak-pihak yang berkompeten seperti Korlantas Polri, dan dilakuakn sertifikasi safety untuk pengemudi ojek online. Itu semua sudah bisa dilakukan kalau sudah ada turunan undang-undangnya kan. Turunan dari undang-undang ini akan melebar ke mana-mana, menyangkut salah satunya safety. Jadi ada dasar hukumnya. Misalkan diwajibkan ikut pelatihan safety riding per tiga bulan, per enam bulan atau per tahun," sebut Igun. (rgr/ddn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed