Kapan Pakai Bahan Baterai Nikel dari Indonesia? Begini Kata Bos Wuling

Pabrikan mobil listrik sekarang menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak memerlukan nikel. Selain itu, sebagian besar produsen mobil mengandalkan pasokan dari perusahaan mitra pembuat baterai. Salah satunya Wuling.

Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong menilai pemanfaatan nikel Indonesia sangat bergantung pada kesiapan ekosistem industri baterai.

"Menurut saya itu tergantung pada ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita untuk membangun industri terlebih dahulu," kata Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong saat ditanya terkait rencana pemanfaatan nikel dari Indonesia.

Wuling diketahui menggunakan baterai berteknologi LFP. Di sisi lain, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) sudah memproduksi baterai pack di dalam kawasan supplier park di pabrik Wuling Motors yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas produksi baterai lokal itu menelan investasi sebesar 40 juta RMB (sekitar Rp 87 miliar).

Vice President SGMW Han Dehong Foto: Dok. Wuling

Han Dehong menjelaskan keputusan penggunaan nikel Indonesia untuk pasar lokal perlu dibahas bersama mitra baterai seperti CATL, Gotion, dan Tsingshan.

"Sekarang nikel digunakan secara luas. Di China kita sudah menggunakan nikel dari Indonesia. Kemudian ke pertanyaan Anda, bila kita akan menggunakannya untuk lokal. Itu tergantung pada bagaimana, Anda tahu.. kita akan berdiskusi dengan partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan," jelas dia.

Produksi MAGIC Baterai di Cikarang Foto: dok. Wuling Motors

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan skema insentif baru bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa besaran insentif akan dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan. Kendaraan listrik dengan baterai berbahan nikel direncanakan mendapat insentif lebih besar dibandingkan kendaraan dengan baterai non-nikel seperti Lithium Ferro Phosphate (LFP).

Salah satu instrumen yang dikaji adalah skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), dengan potensi besaran hingga 100 persen untuk kendaraan berbasis nikel dan sekitar 40 persen untuk kendaraan dengan baterai selain nikel.

"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).

Tetapi realisasi insentif ini nyatanya sudah dua kali mengalami penundaan. Semula ditargetkan berlaku pada Juni 2026, insentif ini mundur ke Juli 2026 karena masih ada sejumlah perhitungan teknis yang belum final. Memasuki Juli, pemerintah kembali menunda dan menargetkan implementasi paling cepat pada Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skema tersebut masih dalam pengkajian.

Wuling Formo Max Jadi Armada Pengantar Program MBG

Wuling Formo Max Jadi Armada Pengantar Program MBG