Kenapa Tarif Tol Naik Terus, Sih?

Jakarta -

Masyarakat banyak yang memanfaatkan infrastruktur jalan tol untuk beraktivitas. Namun, tarif tol terus-menerus mengalami kenaikan.

Pada Januari 2021 saja ada sembilan ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif. Kesembilan ruas tol yang disesuaikan tarifnya pada 17 Januari 2021 itu antara lain Ruas Tol JORR I ( Akses Tanjung Priok dan Segmen Bintaro Viaduct-Pondok Ranji), Tol Cipularang, Tol Padaleunyi, Tol Palimanan-Kanci, Tol Semarang (Seksi A, B, C), Tol Surabaya-Gempol, Tol Kanci-Pejagan, Tol Pejagan-Pemalang, dan Integrasi Tol Jakarta-Cikampek Layang.

Joko Susanto Kasubbid Operasi dan Pemeliharaan II Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjelaskan, penyesuaian tarif tol yang dilakukan pada 17 Januari 2021 itu bukan dilakukan tiba-tiba. Kata dia, penyesuaian tarif tol itu seharusnya dilakukan pada 2020 tapi ditunda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu sebenarnya adalah tarif tol yang harusnya dilakukan penyesuaian tarif 2020, karena dampak COVID akhirnya semua ditunda. Karena dirasa traffic sudah mulai kembali, untuk menjaga iklim investasi di badan usaha makanya kami di PUPR memutuskan tanggal 17 Januari dilakukan penyesuaian tarif," kata Joko dalam Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema "Tarif Tol Naik Banjir pun Tiba" yang diadakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jumat (12/3/2021).

Dia melanjutkan, saat ini ada 59 ruas jalan tol yang memiliki tanggal penyesuaian tarif yang beragam. Karenanya, akan dilakukan penyesuaian tarif tol lagi dalam tiga tahap, yakni pada April 2021, Agustus 2021 dan Desember 2021.

Kenapa tarif tol naik terus? Joko mengatakan, kenaikan tarif tol itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan peraturan itu, kata Joko, tarif tol disesuaikan berdasarkan inflasi setiap dua tahun.

Berdasarkan UU 38/2004 pasal 48, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan pengaruh laju inflasi. Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri.

Ditambahkan pada PP No. 15 Tahun 2005 Pasal 68, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula: tarif baru=tarif lama X (1+inflasi).

[Halaman berikut: Tarif Tol Naik tapi Pelayanan Belum Maksimal]

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyayangkan tarif tol yang naik terus tapi pelayanannya belum maksimal. Menurut Ketua KKI David Tobing, seharusnya pengelola jalan tol memaksimalkan standar pelayanan minimal (SPM) terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif tol.

David menilai, SPM belum dijalankan secara maksimal. Contohnya masih banyak ditemui jalan rusak, macet dan yang terbaru jalan tol terendam banjir.

"Pelayanan minimal aja nggak dijalankan. Gimana mau maksimal melayani konsumen atau pengguna jalan tol. Itu yang saya maksudkan di sini, nggak ada alasan tarif tol itu naik. Karena pelayanan minimalnya belum dijalankan," ucap David dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, David mengatakan bahwa sudah ada putusan MK yang menyatakan tarif tol tidak boleh naik kalau pengelola tol sudah Break Even Point (BEP).

"Jadi ini Break Even Point seakan-akan dipanjang-panjangin. Dicarilah jalan supaya nggak Break Even Point. Padahal sudah jelas konsesinya berakhir Jagorawi misalnya 2015. Harusnya sudah gratis, nggak ada lagi kenaikan atau dikenai biaya," kata David.

"Hal ini bisa kita kaji supaya ke depannya jangan hanya memikirkan naik biaya (tarif) dengan alasan pengembalian investasi. Tetapi pengelola tol harus sadar bahwa ini adalah pelayanan publik, di mana yang didahulukan bukan semata-mata keuntungan, tetapi pelayanan publik. Ini bisa dilihat dari Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan," simpulnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya