Pajak Nol Persen Belum Tentu Angkat Penjualan Mobil

Razia Pajak Kendaraan di Jaksel, — Ilustrasi bayar pajak kendaraan Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Jakarta -

Wacana relaksasi pajak kendaraan nol persen dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ditolak Kementerian Keuangan dengan pertimbangan yang matang tentunya. Namun diprediksi relaksasi pajak kendaraan nol persen tidak semerta-merta akan menaikkan penjualan kendaraan.

Seperti yang disampaikan Program Director INDEF, Esther Sri Astuti dalam Webinar Diskusi Virtual Industri Otomotif yang bertajuk 'Upaya Pemerintah Bangkitkan Industri Otomotif dari Dampak Pandemi COVID-19'.

"Pajak nol persen pun belum tentu meningkatkan penjualan karena COVID-19 ini juga membuat banyak sektor yang harus diperbaiki, karena daya beli masyarakat harus diperbaiki dan kebutuhan membeli mobil belum terlalu. Kalau saya cenderung memberikan masukan ke pemerintah memberikan insentif pada produk yang ramah lingkungan berbakar listrik atau baterai tapi harus disiapkan juga infrastukturnya," kata Esther.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena menurut Esther tanpa infrastruktur yang baik kendaraan ramah lingkungan tidak akan bisa berkembang.

"Seperti kendaraan gas, saat ini masih jarang SPBU gas padahal sudah ada kendaraannya, oleh sebab itu infrastruktur juga harus dipersiapkan," kata Esther.

Samsat Jakarta Timur membuka layanan drive thru bagi warga yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan ini banyak dimanfaatkan warga.

Ilustrasi Samsat Jakarta Timur membuka layanan drive thru bagi warga yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan ini banyak dimanfaatkan warga. Foto: Agung Pambudhy

"Kalau sudah diberikan insentif fiskal tidak cukup memperbaiki industri otomotif, ini ibarat larinya lari maraton bukan lari sprint jadi perlu mengirit napas jangan berharap sudah diberikan obat langsung bisa sembuh. Pemerintah sudah memberikan tax relaksasi, kredit murah, tapi yang harus didorong prosedurnya transparan informasi dari pemerintah agar pengusaha bisa mengikuti insentif itu dan ini harus dipermudah," Esther menambahkan.

Selain itu sisi yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan pemerintah ialah daya beli masyarakat.

"Kebijakan pemerintah tidak cukup sampai insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan tetapi demand-nya juga, karena konsumen ini ada penurunan daya beli ini harus didorong dulu dari sisi demand dan suplay," ucap Esther.