Kamis, 24 Sep 2020 11:07 WIB

Hasil Polling: Banyak yang Tak Setuju Mobil Baru Bebas Pajak, Meski Harga Terjun Bebas

Ridwan Arifin - detikOto
Kegiatan ekspor mobil terus dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, kegiatan ekspor merupakan salah satu pemasukan devisa ke negara. Pembebasan pajak mobil baru hingga nol persen, setujukah Anda? (Pradita Utama/detikOto)
Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga nol persen. Upaya ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi COVID-19.

Rencana pembebasan pajak mobil baru menuai respons dari masyarakat. detikcom menggelar polling untuk mengetahui respons masyarakat terkait rencana aturan tersebut. Polling digelar sejak Senin malam (21/9).

Hasilnya, sampai Kamis (24/9) hari ini pukul 11.00 WIB, sebanyak 173 pembaca detikcom mengikuti poling tersebut disertai alasan mereka. Dari jumlah itu, 66 orang menyebut setuju, sementara sisanya sebanyak 107 orang menyatakan tidak setuju.

"Setuju tapi terbatas khusus untuk mobil yg produksi nya full di Indonesia, CBU dan CKD ga boleh dapet... Produksi mobil itu padat karya dengan rantai panjang, ribuan pekerja pabrik mobil dan pabrik spare part nya bisa terhindar dari PHK dan ekonomi bisa lebih terjaga... Tp saran sih bukan dihilangkan tapi cukup diturunkan saja supaya penjualan bergairah tp tetep ada uang masuk ke kas negara," kata seorang pembaca yang mengisi kolom komentar, Selasa (22/9).

Pembaca lainnya yang mengaku setuju dengan rencana kebijakan ini adalah Firdaus Tjahyadi. Menurutnya, sudah seharusnya negara hadir dalam bentuk kebijakan yang bisa membantu menjaga kestabilan industri.

"Setuju sampai covid mereda karena kasihan ribuan buruh pabrik otomotif dan komponen penunjangnya akan banyak yang di phk ini aja sudah masuk 2-3 hari dalam sepekan, kalau banyak phk bakal banyak kriminalitas dan kekacauan dimana-mana," tulis dia.

Sementara yang lain setuju asalkan pembebasan pajak itu dikhususkan untuk kendaraan komersial yang menggerakkan roda perekonomian, sehingga pengusaha mendapat kemudahan di tengah lesunya perekonomian.

"Setuju tapi buat kendaraan pick up dan truk saja karena sebagai usaha biar roda ekonomi berputar," bunyi komentar salah satu pembaca detikcom.

"Kategori mobilnya harus di perjelas. Misal keringanan pajak hanya untuk mobil perniagaan.... Ini membantu UKM berkembang dan juga pabrikan mobil garap segmen tsb. Kalo untuk mobil konsumer, saya tidak setuju. Terlalu massive dampak nya," timpal yang lainnya.

Bagi mereka yang menolak, pembebasan pajak mobil baru bisa membuat harga turun hingga puluhan juta rupiah. Kebijakan ini dianggap bakal merusak pasaran mobil bekas.

"Penjual mobkas bisa gulung tikar bos," komen Sigit Sulistyo.

Selain menggiurkan, dan bisa saja mendorong orang untuk membeli mobil baru. Penolakan terhadap wacana pembebasan pajak mobil baru itu dikhawatirkan menambah jumlah kendaraan di jalan raya, yang pada akhirnya memperparah kemacetan dan polusi.

"Ini kebijakan tidak boleh pukul rata, petakan dulu segmentasinya, penambahan jumlah kendaraan yg tak terkendali ujungnya akan memperparah kemacetan, eskalasi kecelakaan lalin, polusi dsb. Sebaiknya pemerintah dan pelaku ekonomi lebih jernih melihat persoalan ini. Jgn hnya keuntungan pribadi sj yg dipikirkan," tulis Nening Mukminatin.

"tidak setuju ntar banyak yg pake mobil trus transportasi massal umum pegimane bakalan ga di upgrade lama lama bisa jadi besi tua doangan dong. Lagi pula napa pajak di gratisin ntar pemasukan ke pusat ma pemda pegimane dan tuk bikin infrastruktur pegimane ...bingung bingung aje nih pusat," komen Obiem.



Simak Video "20Detik+ bersama Herbalice: Menkeu Tolak Pajak 0%, Hingga Jutaan Orang Siap Divaksin"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/din)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com