Di sisi lain, Roni malah mengapresiasi langkah BPRD DKI Jakarta yang melakukan razia door to door terhadap pemilik mobil mewah penunggak pajak. Menurutnya, langkah BPRD DKI Jakarta lebih tepat ketimbang cara Polda Jatim yang menyita mobil mewah yang sedang parkir di rumah.
"Bedanya dengan BPRD DKI, dia jemput bola, itu SOP yang baik dan benar yang dilakukan Dispenda pajak. Saya dukung. Apresiasi BPRD DKI Jakarta. Karena Dispenda punya data, dan data itu sudah melalui SOP. Misalnya diberi imbauan pertama (kepada penunggak pajak) untuk melakukan pembayaran tentang keterlambatan. Biasanya kalau tidak bayar juga kedua kali kirim surat, nah ketiganya baru dia datang. Lah kenapa polisi (Polda Jatim) melakukan hal itu. Kan harusnya koordinasi. Lebih gilanya, dia melakukan razia ke rumah orang tengah malam. Udah dikasih STNK, malah minta BPKB," ujar Roni.
Menurut Roni, Polda Jatim sebaiknya melakukan razia kendaraan bodong atau yang belum membayar pajak di jalan raya, bukan ke rumah dan langsung menyitanya.
"24 jam razia dilakukan Polda Jatim (di jalan raya) itu berhak. Asal di jalan raya. Tapi kalau di rumah, dia tidak punya surat geledah, dan dalam proses penyitaan semerta merta dengan mudah mobil langsung dibawa atau mobil lagi di bengkel main bawa aja, saya nggak setuju," ucapnya.
(rgr/ddn)
