Rabu, 14 Agu 2019 20:04 WIB

Mobil Listrik Jangan Sampai Langgar Aturan soal Ban Serep

Rangga Rahadiansyah - detikOto
BMW i3, salah satu mobil listrik yang sudah dijual di Indonesia. Foto: Ari Saputra BMW i3, salah satu mobil listrik yang sudah dijual di Indonesia. Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan soal kendaraan listrik. Disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menandatangani Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik tersebut.

Namun, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing berharap agar keberadaan mobil listrik sebaiknya tidak melanggar peraturan yang berlaku saat ini. Salah satunya, kata David, adalah soal keberadaan ban serep pada mobil listrik. Sebab, undang-undang yang berlaku masih mewajibkan keberadaan ban serep dan tempat ban serep pada mobil.

"Mengingat mobil listrik adalah bagian dari kendaraan yang akan diproduksi di Indonesia maupun diimpor dari luar, maka harus terikat dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kendaraan. Di mana salah satunya mengatur tentang keberadaan ban cadangan dan tempat ban cadangan," kata David saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Rabu (14/8/2019).



David melihat banyak mobil listrik yang tak lagi menggunakan ban serep karena dianggap terlalu berat. Sebagai gantinya, pabrikan mulai menerapkan teknologi run flat tire (RFT) yaitu ban yang kalau kempis masih bisa melaju dalam kecepatan dan jarak tertentu. Ada juga pabrikan yang menyertakan alat perbaikan ban jika kempis tanpa adanya ban cadangan.

"Mengingat kebanyakan mobil listrik tidak memiliki ban cadangan, maka pemerintah dalam membuat aturan tentang mobil listrik tidak boleh menabrak Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan yang mengatur tentang ban cadangan tersebut," kata David.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, salah satunya adalah ban cadangan. Sanksinya tertulis dalam pasal 278 yang menyatakan, bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling paling banyak Rp 250.000.



Beberapa waktu lalu David juga pernah menggugat PT Nissan Motor Indonesia. Gugatan dilayangkan karena mobil yang dijual Nissan itu tidak dilengkapi dengan ban serep sesuai undang-undang yang berlaku. Tak cuma PT Nissan Motor Indonesia, David juga menggugat Kementerian Perhubungan karena meloloskan uji tipe Nissan Elgrand padahal tidak memiliki ban serep.

Tahun lalu, Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Dalam Permenhub tersebut, memang disinggung soal ban cadangan yang bisa diganti dengan teknologi pengganti fungsi ban cadangan. Pengganti fungsi ban cadangan menurut aturan itu termasuk RFT, alat perbaikan ban, atau teknologi lain.

"Mengenai keberadaan Permenhub 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, ini juga tidak kuat untuk meniadakan keberadaan ban cadangan. Karena peraturan yang menyangkut ban cadangan ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Jadi Permenhub tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berada di atasnya," ujar David.

Dalam Permenhub 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pasal 14 ayat 1 berbunyi, "Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat diganti dengan penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan." Peraturan itu pun dikritisi oleh David.



"Sepanjang yang kami lihat itu nggak ada yang namanya Pasal 11 Ayat 1 huruf G. Dan pasal 12 ayat 1 huruf G itu isinya adalah kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan. Mungkin ini salah ketik atau memang ada ketidaktelitian," kritik David.

Adapun bunyi Pasal 11 ayat 1 yang menjadi rujukan peniadaan ban cadangan pada pasal 14 ayat 1 adalah, "Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara visual dan manual dengan atau tanpa alat bantu."

"Pasal yang dimaksud untuk meniadakan fungsi ban cadangan ternyata merujuk pada pasal yang salah," ujar David.

Sehingga, kata David, peraturan soal keberadaan ban serep masih merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Kedua peraturan itu masih mewajibkan keberadaan ban serep. David berharap kendaraan listrik yang akan dijual di Indonesia tidak menentang peraturan itu soal keberadaan ban serep.

Simak Video "Perpres Kendaraan Listrik Siap, Jokowi Tinggal Tanda Tangan"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/lth)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed