Kemenhub Bolehkan Berkendara Gunakan GPS, Asalkan...

Jakarta - Keputusan MK untuk memberikan hukuman bagi para pengemudi yang tak konsentrasi berkendara termasuk mengaktifkan GPS menuai pro-kontra. Berbagai pihak pun menilai kebijakan itu masih bias.

Mempertimbangkan kemajuan teknologi, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mempertimbangkan para pengendara boleh menggunakan GPS. Asalkan, hanya dengan cara meliriknya saja. Pengendara tidak melakukan kegiatan operasional dari handhone seperti merubah rute, merubah pengaturan aplikasi, sampai menjalankan aplikasi lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disetujui oleh Menteri Perhubungan, Budi Karyadi dalam suatu wawancara di radio Elshinta bersama Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA), Rio Octaviano. Ia setuju bahwa GPS pada handphone diberlakukan seperti spion.

"Hanya dilirik saja, bukan dilihat. Jangan sampai mengganggu konsentrasi saat berkendara," kata Budi lagi.

Namun hal itu baru usulan saja. Ia pun menegasinya kembali.

Selain itu, di kesempatan sama Rio juga mengatakan, bila saja pemerintah mau tetap melarang tanpa kompromi tentang penggunaan GPS pada Handphone, maka, pemerintah wajib melarang mobil-mobil yang melengkapi fitur GPS, menelpon, bahkan mirroring handphone sehingga bisa menonton youtube.

"Teknologi informasi saat ini tidak dapat dibendung. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus juga bijak dalam menyikapinya. RSA selalu memperhatikan 3 aspek keselamatan berkendara yang terdiri dari menaati aturan lalu lintas, memahami ketrampilan berkendara, dan beretika di jalan raya," ujar Rio.

"Dalam polemik GPS pada handphone ini, RSA memperhatikan dua aspek yang menjadi bahan analisa kami, pertama adalah, mengakomodir arus teknologi informasi yang mempermudah pengendara, dan juga faktor ketrampilan berkendara, dengan tetap menghargai aturan lalu lintas," sampainya. (ruk/lth)