Jika diperhatikan kehadiran angkutan umum berbasis online tersebut justru membuka lapangan pekerjaan baru, namun Organda DKI Jakarta memandang keberadaan mereka justru membuat angka pengangguran meningkat.
"Kita perhatiin deh di mall bahkan sampai ke pom bensin begitu agresif perusahaan-perusahaan online ini merekrut, ini yang menurut saya kalau pemerintah tidak hadir ini berbahaya. Sekarang tidak terekspos saja dampak dari kebijakan yang dilepas terhadap aplikasi ini, banyak perusahaan angkutan umum tutup, kalau tutup dampaknya kemana? Pengangguran," kata Kakorwil II A Organda DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Shafruan Sinungan, di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah hadir meng-clear-kan terutama yang berkaitan dengan Kominfo, dari dulu saya jeritin nih, karena yang bisa menutup aplikasi kan dari Kominfo. Jangan Kominfo menyerahkan kepada daerah karena ini udah ngelewati DKI, dia bisa beroperasi dimana-mana, saya bisa pake di Bandung, Bali mana-mana ini yang masih harus dipikirkan, kalau belum terdaftar lebih baik itu ditutup dulu supaya terjadi persaingan yang sehat," jelas Shafruan.
"Dulu kita ini dipelintir seolah-olah kita takut sama aplikasi, nggak. Kita bukan anti, tapi kita support karena dengan ada aplikasi ini memperdekat layanan kita kepada customer, tetapi ini dibiaskan seolah-olah kita takut, Express juga pakai Blue Bird juga pakai aplikasi," tutup Shafruan. (dry/ddn)
Komentar Terbanyak
Pajak Kendaraan Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia, Masyarakat Dapat Apa?
Ini Sebabnya Pajak Mobil dan Motor di Malaysia Murah
Harga Jual Mobil Listrik Bekas Bikin Sakit Hati, Masih Mau Beli?