Dipajaki 5 Kali Lipat Dibanding Amerika, Industri Otomotif Jepang Teriak

Dipajaki 5 Kali Lipat Dibanding Amerika, Industri Otomotif Jepang Teriak

Arif Arianto - detikOto
Senin, 04 Jan 2016 10:24 WIB
Dipajaki 5 Kali Lipat Dibanding Amerika, Industri Otomotif Jepang Teriak
Foto: Rengga Sancaya
Tokyo - Para produsen mobil di Jepang menyatakan keberatan atas rencana pemerintah negeri itu yang akan menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor, karena semakin menyurutkan minat pembelian mobil.Β  Maklum, selama ini pajak mobil di Jepang lima kali lipat dibanding pajak yang sama di Amerika Serikat.

Pernyataan Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) yang dilansir Inautonews, Senin (4/1/2016),Β  menyebut, bulan lalu Partai Liberal Demokrat mengusulkan kenaikan pajak berjenjang untuk pembelian mobil mulai April 2017.

Namun, JAMA telah melobi agar kebijakan iitu tak dilaksanakan, karena konsumen telah membayar pajak pada saat mereka melakukan pembelian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tidak tahan lagi. Pajak sudah terlalu tinggi dan jika ini terus dilakukan, maka akan sulit bagi industri otomotif untuk memainkan peran utama dalam ekonomi Jepang.Β  Peringatan ini merupakan yang terbaru, pembuat mobil khawatir tentang penjualan domestik (yang terus melorot) setelah pajak akan diterapkan," papar Ketua JAMA, Fumihiko Ike.

Menurut Asosiasi, saat ini konsumen Jepang telah membayar pajak lima kali lipat dibanding konsumen di Amerika Serikat. Walhasil, banyak orang-orang muda di Negeri Matahari Terbit itu yang mengaku tak ingin memiliki mobil.

Bahkan, sejak 2002 lalu pembelian mobil oleh konsumen dengan usia di bawah 40 tahun telah melorot hingga 46 persen. Lantaran itulah, banyak produsen mobilΒ  Jepang yang mengalihkan proses produksi ke luar negeri.

Mereka juga berusaha keras untuk memperluas pasar di mancanegara ketimbang di dalam negeri. Terlebih, selama pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe nilai tukar Yen melemah.

Pemerintah Jepang sendiri manrgetkan pajak penjualan tumbuh dari 8% menjadi 10% mulai April 2017 mendatang.

(arf/ddn)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads