Pemerintah: Pengguna Bensin Premium Beralih ke Gas Saja

Jakarta - Pemerintah berencana akan melakukan pembatasan bensin bersubsidi pada bulan April 2012 nanti. Pemerintah pun mengatakan kalau para pemilik mobil yang masih menggunakan premium harusnya bisa beralih menggunakan gas sebagai bahan bakar mobilnya.

Karena itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun meminta masyarakat yang mampu bisa beralih ke gas dari Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium.

"Tentu bagi pemilik mobil pribadi harus persiapkan diri dari sekarang dan yang kami rekomendasi bagi masyarakat yang berpenghasilan terbatas," jelasnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/1/2011).

"Yang mempunyai kendaraan pribadi itu harus memikirkan program penghematan atau program mengonversi kendaraannya dengan energi gas atau LGV (Liquid Gas for Vehicle) yang tentu pemerintah akan merespon dalam waktu dekat," tambah Agus.

Pemerintah akan melarang mobil plat hitam menggunakan Premium pada April 2012 nanti. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah menekan penggunaan BBM bersubsidi tahun ini.

"Kita mengarah ke Jawa Bali dibatasi untuk kendaraan roda empat plat hitam. Yang lain masih diperkenankan menggunakan premium," ujarnya.

Sedangkan dari aspek anggaran, Agus Marto mengharapkan dengan pembatasan BBM tersebut dapat meringankan tekanan anggaran untuk subsidi.

"Kalau tidak dilakukan pembatasan, kita akan khawatir dengan APBN. Kita ingin subsidi tepat sasaran, bukan satu subsidi yang sifatnya umum tetapi kita harapkan ada upaya agar subsidi jadi terarah," paparnya.

Pasalnya, lanjut Agus Marto, tekanan harga minyak diperkirakan masih cukup besar. Untuk tahun 2011 lalu, harga ICP yang diperkirakan USD 90 per barel, tetapi realisasinya mencapai USD 110 per barel.

"Kalau tidak dikendalikan, kemungkinan melampaui pagu sangat besar, jadi memang dikendalikan," pungkasnya.

RI akan Impor Converter Kit untuk Program Konversi ke Gas

Untuk menyukseskan program konversi dari premium ke gas itu, pemerintah pun akan mencoba mengimpor conventer kit dari luar negeri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat akan mencari jalan keluar dari kondisi tersebut diantaranya dengan program konversi bahan bakar kendaraan produksi tahun 2012 ke Bahan Bakar Gas (BBG).

"Saya dari timnya karena produksi mobil tahun ini saja 880 ribu unit, motor 7,5 juta unit," ujar Hidayat di tempat yang sama.

"Yang akan kena pembatasan nanti, eh akan dikonversi ke gas nanti kendaraan umum dulu. Nanti disiapkan Liquid Gas for Vehicle (LGV)," jelasnya.

Namun, selama satu tahun ini, Hidayat menyatakan akan mengimpor konverter kit. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum memproduksi alat tersebut.

"Konverter kitnya kami mau bikin sendiri tapi tahun ini mungkin sebagian masih impor. Tapi setelah itu kami bikin produksi dalam negeri. Seperti elpiji itu loh, tabung gas," tandasnya.

Pemerintah Bentuk Timwas Pembatasan BBM Bersubsidi

Dan untuk menjaga agar program ini tidak mengalami 'kebocoran' maka pemerintah pun siap membentuk Tim Pengawas (Timwas) dalam penerapan kebijakan pembatasaan penggunaan BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di April 2012.

"Pada April kita harus menerapkan pembatasan BBM. Kalau berdasarkan UU pengawasan itu ada di BPH Migas. Dalam transisi pengawasan itu tentu akan dibentuk tim, ada tim sosialisasi, tim pengawasan agar program tesebut bisa berjalan dan tidak ada distorsi yang berlebihan," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama.

Hatta menyatakan untuk pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan secara bertahap dari penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) menjadi Liquid Gas for Vehicle (LGV). Hal ini juga masih menunggu kesiapan infrastruktur.

"Nanti itu masyarakat yang tidak boleh menggunakan premium menggunakan opsi CNG dan menggunakan LGV. Nanti ada converternya. Kalau pakai gas kan Rp 4100 itu lebih murah daripada premium. Opsi itu ada, tapi bertahap tentu saja karena infrastruktur kan bertahap," jelasnya.

Namun, meskipun menggunakan Timwas, tetapi Hatta menilai tidak mungkin kebocoran tersebut dapat dihindari 100 persen. "Kalau 100 persen, tidak ada distorsi tidak mungkin, pasti ada juga bocor-bocor dan ini kita kurangi sekecil mungkin," ujarnya.

Sementara Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan tim tersebut sudah dipilih anggotanya. "Ke tim pengawas sudah ada, BPH Migas sudah ada, sudah ada anggota BPH Migas baru yang baru dipilih DPR tapi belum dilantik, yang lama bekerja dulu, kemarin sudah menunjuk perusahaan proses distribusi," tandasnya.

(syu/ddn)