5 Jenis Kendaraan Bebas Pajak

Warga mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/5/2025). Gubernur Banten Andra Soni mengaku mendapat aspirasi untuk memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ia pun menyatakan sedang mengkaji — Ilustrasi bayar pajak kendaraan. Foto: Andhika Prasetia

Daftar Isi

5 Jenis Kendaraan Bebas Pajak

Jakarta -

Tidak semua kendaraan dikenai pajak. Berikut ini 5 kendaraan bebas dari pajak tahunan.

Ada beberapa kendaraan yang tak perlu bayar pajak setiap tahunnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat, ada lima jenis kendaraan yang dikecualikan dari kewajiban membayar pajak tahunan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

5 Jenis Kendaraan Bebas Pajak

Tertulis pada Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 11 Tahun 2026, yang dikecualikan dari objek PKB antara lain:

kereta api;
kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
kendaraan bermotor energi terbarukan; dan
kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Itu tadi lima jenis kendaraan tak perlu bayar pajak tahunan. Di luar kelima daftar itu, maka pemiliknya harus menunaikan kewajibannya membayar pajak. Soal tarifnya, juga sudah ditetapkan masing-masing provinsi. Misalnya di Jakarta, untuk kepemilikan pertama dikenai tarif 2 persen. Makin banyak jumlah kendaraan dengan jumlah roda yang sama, maka tarif pajaknya makin tinggi. Maksimal tarif PKB di Jakarta itu sebesar 6 persen, untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Selanjutnya untuk kendaraan listrik sudah tak lagi bebas pajak. Dalam Permendagri paling anyar itu, kendaraan listrik tak termasuk dikecualikan dari objek PKB. Meski begitu, tertulis pada Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, pengenaan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Syarat dan Cara Mutasi Kendaraan

Saat ini, sejumlah provinsi masih membebaskan PKB kendaraan listrik. Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tito menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan listrik.