Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Diuji Coba Bulan Depan

Jakarta -

Indonesia sedang menyiapkan sistem transaksi tol tanpa berhenti. Sistem bayar tol tanpa setop yang disebut Multi Lane Free Flow (MLFF) itu akan diuji coba bulan depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba sistem MLFF pada Desember 2023. Sistem ini diuji di Bali.

"Kita siapkan pilot project di Bali pada Desember ini. Jadi hanya satu gate kita coba di Bali," kata Hedy dikutip Antara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk tahap awal, uji coba dilakukan dengan skala kecil di jalan tol Bali Mandara. Selanjutnya uji coba bayar tol tanpa setop diperluas di seluruh gate dan ruas jalan yang beroperasi.

"Nanti kalau di situ berhasil, kita evaluasi. Kalau tidak ada isu baru kita perluas ke gate lainnya di Bali juga. Jadi kita lakukan evaluasi bertahap hasilnya seperti apa," ujarnya.

Menurut Hedy, selain Bali dukungan operasional MLFF sudah terpasang di ruas jalan tol Jagorawi dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) S. Menurutnya, pembangunan gantry di dua tol itu untuk persiapan.

Penerapan sistem ini akan mengandalkan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System. Sistem bayar tol tanpa sentuh bakal dilakukan melalui aplikasi pada smartphone penggunanya yang telah terkoneksi internet. Setelah kalkulasi tarif terkoneksi pada aplikasi, uang dari masing-masing instrumen pembayaran milik tiap pengguna juga akan berkurang otomatis.

Selain itu pengendara juga dapat menggunakan perangkat Electronic Route Ticket. Dengan tiket elektronik itu, pengguna dapat memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai.

Sistem itu memungkinkan pengendara yang melintas di jalan tol tidak perlu menyetop kendaraan untuk melakukan transaksi. Diharapkan dengan sistem itu, antrean di gerbang tol bisa dipangkas sehingga jalan lebih lancar.

Awalnya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF berencana melakukan uji coba di Bali pada 1 Juni 2023. Namun rencana tersebut harus batal karena masih adanya perbedaan pendapat antara manajemen RITS dan kontraktor.