Nggak Cuma Jakarta, Pemda Depok, Bekasi, Bogor Juga Diminta Beli Kendaraan Listrik

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta tidak hanya pegawai di lingkungan DKI saja yang beralih ke kendaraan listrik. Pemda lain diharapkan melakukan hal serupa.

Polusi udara di Jakarta masih menjadi sorotan utama. Untuk itu dibutuhkan solusi cepat yang diharapkan bisa meminimalisir pencemaran udara di Ibu Kota. Setidaknya ada ragam upaya yang dilakukan untuk menekan polusi udara di Jakarta. Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, misalnya, pegawai diminta untuk menggunakan kendaraan listrik.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum lama ini meminta pegawai Pemprov DKI paling tidak menggunakan motor listrik. Motor listrik itu bisa dibeli dengan memanfaatkan tunjangan transportasi. Namun, tidak semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang diwajibkan menggunakan kendaraan listrik. Menurut Heru, minimal pejabat eselon IV akan diwajibkan pakai kendaraan listrik jenis motor.

Tak cuma di Jakarta, Heru juga meminta pemerintah daerah lain di sekitar Ibu Kota melakukan hal serupa yakni beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Saya juga minta kepada Pemda lainnya misalnnya Bogor, Bekasi, Depok untuk turut serta membeli kendaraan listrik, artinya tidak semata-mata hanya DKI," ucap Heru dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).

Kendaraan memang dituding menjadi kontributor terbesar dari polusi udara. Adapun jumlah kendaraan bermotor di Jakarta saja mencapai 11.473.094. Sementara di Jabodetabek, jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 22.958.667 unit.

Sepeda motor menjadi kendaraan paling banyak. Dari data ERI Korlantas Polri, sepeda motor tercatat sebanyak 18.281.582 unit di Jabodetabek. Diikuti mobil penumpang 3.800.511 unit, mobil barang 795.100 unit, bus 37.566 unit, dan kendaraan khusus 60.107 unit.

Masyarakat juga diharapkan bisa mendukung pengurangan polusi udara di DKI. Misalnya dengan beralih menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Hindari menggunakan kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang tinggi.

"Pencemaran udara ini kan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Kesadaran masing-masing pemilik kendaraan, karena tadi berdasarkan data kendaraan bermotor lah yang 50 persen kurang lebih menyumbang emisi gas buang yang buruk," tutur Heru dalam kesempatan sebelumnya.