Sederet Cara Selain Jalan Berbayar: Tarif Parkir, Gage, Beli Kendaraan Dibatasi

Jakarta -

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menerapkan electronic road pricing (ERP) dibicarakan kembali akhir-akhir ini. Tapi selain ERP, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat Kebijakan Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Dr Eng. Ir. IB Ilham Malik menilai perlu mengkaji ulang penerapan ERP (Electronic Road Pricing) lagi. Dia menyarankan mengoptimalisasi kebijakan yang mendorong orang atau memaksa orang supaya mau pindah menggunakan transportasi publik, dalam hal ini seperti kebijakan ganjil genap (gage).

"Pada dasarnya optimalisasi gage hampir sama dengan optimalisasi pengendalian volume lalu lintas lainnya," kata Ilham saat dihubungi detikcom, Kamis (19/1/2023).

Soal optimalisasi ganjil genap, dia menjelaskan bisa berupa penutupan usaha pembuatan pelat nomor kendaraan supaya tidak membuat nopol palsu, penerapan Electronic Traffic Law Enforcemen (ETLE) bagi pelanggar gage, hingga membatasi pembelian kendaraan dengan cara pemilik satu Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya boleh satu kendaraan.

"Tidak ada solusi praktis, tapi apa yang diterapkan Jepang bisa dipertimbangkan. Misalnya, dengan memastikan pembelian kendaraan pribadi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki SIM. Sehingga bisa dibuat 1 orang 1 kendaraan," kata dia.

Dia menambahkan, untuk memaksa orang naik transportasi umum bisa menyesuaikan tarif parkir. Ini adalah salah satu solusi jangka pendek yang dapat diberlakukan oleh Pemda dalam waktu singkat untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

Kebijakan ini, lanjut Ilham, harus tetap mendorong orang menggunakan transportasi publik, seperti jalan khusus untuk pejalan kaki yang bagus.

"ERP yang diharapkan bisa menjadi pengendali volume dan mendapatkan dana untuk bangun public transport, sesungguhnya bisa diganti dengan penerapan parkir progesif di zona-zona parkir di DKI Jakarta. Lebih baik mengais dana dari parkir daripada mengais dana dari pelaju lalu lintas. Tapi, dengan tetap melaksanakan program shifting perjalanan orang dari andalkan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sebagaimana yang saat ini sedang berjalan," jelas dia.

Simak Video "Kata Warga soal Motor akan Kena ERP: Semakin Menyusahkan Masyarakat"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/rgr)