Angkutan Umum Jakarta Lebih Baik daripada Pertama Kali Singapura Terapkan ERP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing). Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap Pemprov DKI Jakarta harusnya perbaiki dulu angkutan umum sebelum menerapkan ERP.

Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, kalimat itu hanya sanggahan dari orang yang menolak ERP Jakarta.

"Sebaik apa pun angkutan umumnya, sebutlah misalnya MRT sudah terbangun di seluruh sudut Jakarta, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil. Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privacy, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain. Dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya.

"Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaraan pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum," sambungnya.

Dia bilang, salah seorang yang membidani kelahiran ERP di Singapura, G Menon pada tahun 2010 pernah bilang kondisi angkutan umum di Jakarta saat itu sudah baik. Apalagi saat ini TransJakarta sudah melayani 13 koridor.

"Mr. G Menon (orang yang membidani kelahiran road pricing di Singapura) pada tahun 2010 pernah bilang bahwa kondisi angkutan umum di Jakarta (waktu itu masih 8 koridor busway) jauh lebih baik dibandingkan Singapura, ketika memulai menerapkan road pricing di tahun 1975," ucapnya.

Namun, yang masih menjadi kendala adalah warga kota penyangga di Bodetabek yang bekerja di Jakarta. Sebab, wilayah penyangga tersebut belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya.

"Seperti diketahui layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum. Sedangkan Kota Jakarta layanan transportasi umum sudah mengcover 92 persen wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta sudah ada layanan angkot Jaklingko," kata Djoko.

Untuk itu, salah satu PR penerapan ERP adalah sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan Jalan Berbayar Elektronik ini.

"Sediakan dulu angkutan umum di Bodetabek seperti Trans Pakuan di Bogor atau Tayo di Tangerang (untuk menyelesaikan first mile, last mile dan konektivitas). Sebaiknya tahun depan (2024) mulai dioperasikan ERP ini dan telah LRT Jabodebek beroperasi tahun ini (dapat menambah kapasitas angkutan umum) dan masih ada sisa waktu untuk sosialisasi ke warga," sebutnya.