Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Tak Perlu, Perbanyak Saja Angkutan Umum!

Jakarta -

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik merupakan langkah keliru. Sebab, menurut MTI, kebijakan tersebut tak mengatasi masalah transportasi di Indonesia.

Ketua Umum MTI Pusat, Tory Darmantoro mengatakan, saat ini 80 hingga 90 persen kendaraan yang beredar di jalan raya Indonesia merupakan motor-mobil pribadi. Sementara angkutan umum hanya 10 hingga 20 persen.

Itulah mengapa, ketimbang subsidi kendaraan listrik, pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran tersebut untuk memperbanyak angkutan umum. Selain mencegah pembengkakan subsidi, itu menurutnya bisa mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," ujar Tory melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (15/12/2022).

Proses produksi motor listrik Charged Indonesia di Cikupa, Tangerang, Banten.

Ilustrasi motor listrik dapat subsidi. Foto: Dok. Charged Indonesia

Menurut Tory, seandainya pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, maka perhatikan juga angkutan umum. Menurutnya, akan lebih baik jika elektrifikasi juga menyasar sektor transportasi publik.

"Subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Syafrin Liputo; Presiden Direktur PT Vektr Mobiliti Indonesia (VKTR) Gilarsi W Setijono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; Direktur Utama PT Transjakarta Mochammad Yana Aditya, dan Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. Amri Aswono Putro saat meresmikan operasional 30 bus listrik Transjakarta, di Halte Balaikota, Selasa (8/3/2022).

Bus listrik TransJakarta yang sudah mulai beroperasi di Ibu Kota. Foto: Agung Pambudhy

Lebih jauh, Tory juga mengkritik rencana pemerintah yang hendak memberikan subsidi motor listrik kepada driver ojek online (ojol). Menurutnya, kendaraan roda dua itu tak masuk kategori transportasi umum. Sehingga, dia menilai, rencana tersebut salah sasaran.

"Penggunaan sepeda motor yang seolah menjadi angkutan umum karena adanya anomali sistem transportasi di Indonesia yang sangat didominasi sepeda motor. Anomali yang seolah menjadi kewajaran dan ditambah adanya celah kevakuman regulasi kemudian dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi informasi," kata dia.