Miris! 3 Orang Meninggal Tiap Jam Akibat Laka Lantas, Pemerintah Dinilai Tak Serius

Tiap jam tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas darat. Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai pemerintah tak serius membenahi keselamatan transportasi darat.

Djoko mengatakan pemerintah masih kurang serius mengurusi keselamatan transportasi. Dia menyarankan perlu menghidupkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

"Pemerintah perlu untuk mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang telah ditiadakan di Kementerian Perhubungan sejak dua tahun lalu. Peniadaan Direktorat tersebut berdampak pada minimnya program dan anggaran untuk keselamatan di sektor transportasi darat," kata Djoko dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (5/11/2021).

Djoko mengutip data dari Korps Lalu Lintas Kepolisan Negara Republik Indonesia (Korlantas) yang menunjukkan data kecelakaan masih tinggi. Dalam 1 jam, 1-3 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dalam sehari sekitar 80 orang tewas seketika di jalan raya.

Dalam data tersebut, korban terbanyak pesepeda motor (sekitar 75 persen). Belum lagi ditambah sejumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat dan berujung meninggal dunia juga. Total bisa mencapai 120an orang meninggal dunia setiap hari karena korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

"Tingkat fatalitas masih cukup tinggi. Kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas juga masih rendah. Jika meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dianggap takdir," kata Djoko.

Djoko menyebut dua kecelakaan tengah mendapat perhatian publik yang seharusnya menjadi pertimbangan. Kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipali KM 113 pada Kamis (4/11/2021) dini hari. Korbannya adalah rombongan guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) mengakibatkan salah satu Dosen Fakultas Peternakan Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria, M.Sc, Ph.D, IPU Asean Eng meninggal dunia. Berikutnya pada hari yang sama, artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah, meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di ruas Tol Jombang KM 672.

"Angka kecelakaan lalu lintas tidak pernah turun drastis. Sementara institusi yang fokus mengurusi keselamatan justru dihilangkan. Tinggal tunggu waktu kapan arisan nyawa melayang akan terjadi terus menerus di jalan raya," terang Djoko.

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat pernah ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ada restrukturisasi organisasi di Kementerian Perhubungan, menyebabkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dihilangkan.

"Hal itu menunjukkan pemerintah masih kurang serius mengurusi keselamatan transportasi," kata Djoko.

"Padahal urusan keselamatan transportasi darat belum menunjukkan keberhasilan yang berarti dalam hal menurunkan angka kecelakaan lalu lintas," imbuhnya.

Saat ini yang mengurus program keselamatan transportasi darat di bawah Direktorat Sarana Perhubungan Darat.

"Sudah dipastikan anggaran untuk keselamatan pasti kecil tidak sebanding dengan tanggung jawab untuk membenahi keselamatan transportasi darat se Indonesia," jelas Djoko.

Djoko menyarankan agar membenahi badan yang menaungi langsung keselamatan transportasi di bawah presiden.

"Jika pemerintah ingin sungguh-sungguh akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas seperti di Korea Selatan yang berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas hingga 60 persen dalam kurun 20 tahun terakhir, maka pemerintah perlu menaikkan status Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menjadi Badan Keselamatan Transportasi Nasional (BKTN) yang langsung dibawah oleh Presiden," jelas Djoko.

Terlebih anggaran untuk riset tentang keselamatan transportasi dan upaya pencegahan perlu ditambah. Menurutnya keberhasilan Kementerian Perhubungan tidak hanya diukur dari sejumlah proyek fisik yang terbangun.

"Namun seberapa besar angka kecelakaan transportasi menurun dan keselamatan penggguna transportasi mendapat jaminan selamat dalam berpergian," tutup Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini.