Anies Beri Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya

Tim detikcom - detikOto
Jumat, 18 Des 2020 12:39 WIB
Salah satu Wajib Pajak sedang melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan JakOne Mobile di Jakarta, (21/11). Untuk memaksimalkan kemudahan bagi Wajib Pajak, Bank DKI menyediakan aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile sebagai solusi praktis untuk pembayaran PKB kapanpun dan dimanapun. Wajib pajak hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan dibayar melalui JakOne Mobile.
Ilustrasi membayar pajak kendaraan bermotor Foto: dok. Bank DKI
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 30 Desember 2020. Namun relaksasi ini hanya berlaku untuk angkutan kendaraan umum.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 115 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif tahun pajak 2020.

"Gubernur dapat menghapuskan sanksi administratif dan karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu antara lain kondisi perekonomian sedang resesi," bunyi Pergub 150 tahun 2020 ayat 1.

Dalam Pergub tersebut mengatur dua relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan angkutan umum atau berpelat kuning.

Pertama, pemberian keringanan pokok pajak dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa mendapat diskon sebesar 50 persen dari pokok pajak dengan syarat tidak ada tunggakan pada tahun sebelumnya.

[Gambas:Instagram]



Kedua, penghapusan sanksi administratif atau denda seperti tertuang dalam Bab III pasal 3.

"Terhadap sanksi administratif atas PBB-P2 dan PKB kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang diberikan penghapusan secara jabatan untuk seluruh tahun Pajak," bunyi pasal tersebut.

Dalam keterangannya, pemberian keringanan ini dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

"Untuk membantu pelaku usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat dalam kondisi perekonomian sedang resesi akibat pandemi COVID-19, perlu kebijakan pemberian keringanan pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020," terang Pergub tersebut.

Pergub ini diundangkan dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak 14 Desember 2020. Dan perlu diingat berlaku untuk pembayaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.



Simak Video "Enggak Murah Lagi! Harga Mobil LCGC Akan Naik Bulan Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/lua)